Brexit : Inggris Harus Bayar Biaya Perpisahan Sebesar 60 Milyar Euro |
Para pemimpin kawasan Uni Eropa diberitakan membicarakan kemungkinan mengenakan denda terhadap Inggris atas Brexit.
Dari Roma-Italia, para pemimpin kawasan Uni Eropa (UE) baru saja merayakan ulang tahun ke-60 organisasi ekonomi dan politik terbesar didunia ini. Mereka berkumpul bersama mengenang Perjanjian Roma, pada 25 Maret 1957 silam yang melahirkan Masyarakat Ekonomi Eropa, sebagai cikal bakal lahirnya UE. Di saat yang sama, mereka mendiskusikan pandangan mengenai Brexit.
Bagi Pejabat Uni Eropa, keluarnya Inggris dari kawasan tersebut menjadi kecemasan tersendiri, seiring dengan berkembangnya arus proteksionisme dan gerakan populis di negara anggota kawasan tersebut. Pemimpin UE tampak tengah mempersiapkan masa depan kawasan, agar ulang tahun seperti ini bisa terus berlangsung di masa mendatang.
Pemimpin UE terus dihantui rasa khawatir dengan situasi yang tengah terjadi. Dimana banyak rakyat dari negara anggota kawasan menyuarakan anti UE. Pemimpin UE cemas akan muncul exit lainnya, apalagi Presiden AS, Donald Trump, seolah memprovokasi agar warga Eropa mengikuti langkah Inggris.
Dari kawasan biru ini, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker mengatakan bahwa Inggris tidak bisa pura-pura bahwa mereka tidak pernah menjadi anggota Uni Eropa. Pemerintah dan Parlemen Inggris harus menghormati komitmen dalam keanggotaannya saat di UE.
Pejabat UE sendiri sedang membuat RUU Brexit Inggris. Dimana Inggris kemungkinan harus membayar uang sebesar 60 Milyar Euro (atau setara dengan 52 Pound Sterling) sebagai biaya perpisahan, termasuk utang Inggris yang belum dibayar.
Sementara Michel Barnier, salah satu juru runding Brexit untuk komisi Eropa, merasa bahwa ini aturan yang dibuat-buat. Menurut Barnier, tidak ada ketentuan dan hukuman apalagi biaya/denda saat ada negara meninggalkan kawasan tersebut. Apalagi Inggris juga tidak pernah setuju untuk menggunakan Euro sebagai mata uang tunggal.
Lain halnya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dari Ankara-Turki, Edorgan berencana akan meninjau kembali hubungan Turki dengan UE. Peninjauan hubungan multilateral ini, dilakukan sebagai buntut dari ketegangan Turki dengan negara anggota UE.
Ketegangan ini berawal dari pencabutan izin mendarat, atas pesawat yang ditumpangi pejabat Turki di Bandara Rotterdam, Belanda. Sementara pihak Berlin, yang dipimpin Angel Merkel, mencabut izin kampanye referendum Turki pada sebuah kota kecil di Jerman. Atas insiden ini, Edorgan membalasanya dengan melakukan pengusiran Dubes Belanda di Turki, dan menyamakan kebijakan Jerman sebagai Neo Nazi.
Hubungan Turki dengan UE akan ditinjau kembali setelah referendum perubahan konstitusi, pada 16 April bulan mendatang.
Bagaimana menurut Anda mengenai artikel diatas? Silahkan menuliskan komentar Anda di bawah ini. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan di halaman Tanya Jawab kami.