AS kian mendekati masa pergantian kepemimpinan. Berikut ini proyeksi yang mungkin terjadi pada ekonomi AS dan sejumlah sektor lainnya jika Hillary Clinton memenangi pemilu Presiden AS 8 November 2016.
Hillary Clinton dan Donald Trump adalah dua kandidat calon Presiden Amerika Serikat yang memiliki kans paling besar untuk menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Amerika, negara ekonomi terbesar dunia. Keduanya pun telah merancang skema ekonomi yang berbeda apabila terpilih menjadi presiden.
Telah banyak yang meramalkan (sebagian besar adalah perkiraan akan kerugian) apa yang akan terjadi dengan ekonomi Amerika jika Trump yang menjadi presiden. Namun, dari tiga kali debat capres yang telah dilaksanakan, kian melambungkan keunggulan Clinton terhadap Trump.
Sikap Clinton yang tenang dalam menyampaikan visi dan misinya, terkesan kontras dibandingkan sikap Trump yang banyak mengundang kritik. Pasar forex, utamanya Dolar AS dan Dolar Mexico, sedikit banyak terpengaruh oleh berlangsungnya debat capres AS menjelang pemilu tanggal 8 November mendatang.
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang akan terjadi pada ekonomi dan politik Amerika Serikat jika Hillary Clinton memenangi pemilu presiden? Tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapinya?
Proyeksi Perbedaan Hillary Clinton Dengan Barrack Obama
Hillary Clinton, yang diusung oleh Partai Demokrat, menyusun rencana kebijakan yang terbilang mirip dengan Presiden AS petahana, Barrack Obama, yang juga berasal dari partai yang sama.
Meskipun kandidat dari Partai Demokrat berhasil ungguli kandidat dari Partai Republikan, suara partai Demokrat di parlemen hanya 20%. Artinya, kursi pemerintahan AS sebagian besar masih dikuasai oleh Partai Republikan. Kondisi inilah yang dihadapi oleh Obama dan akan dihadapi pula oleh Clinton jika ia menang.
Namun, ada sejumlah perbedaan yang akan terjadi di bawah kepemimpinan Clinton nanti. Pertama, Clinton dikenal memiliki kemampuan negosiasi dan pengambil keputusan yang lebih andal daripada Obama, serta dikenal lebih terbuka untuk bekerjasama dengan Partai Republikan.
Kedua, Partai Republikan mungkin akan merasa "terpukul" karena strategi pemasangan kandidat mereka gagal lagi jika Clinton menang. Oleh sebab itu, saat Clinton menjabat Partai Republikan mungkin akan merombak strateginya demi menunjukkan pada khalayak bahwa mereka mampu.
Segi Ekonomi AS (Jika) Di Bawah Kepemimpinan Hillary Clinton
Di tengah kemungkinan tersebut, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dicermati dan diikuti perkembangannya apabila Hillary Clinton menjadi presiden AS:
1. Reformasi Pajak Korporasi
Clinton secara mengejutkan mencetuskan isu ini dalam beberapa kesempatan. Pada dasarnya, kedua kubu, baik Demokrat maupun Republikan, setuju jika pajak perusahaan-perusahaan di AS yang berada pada level 35% itu dikatakan terlalu tinggi. Padahal di negara-negara maju lainnya, pajak korporasi hanya sekitar 10% -20% saja. Selisih yang cukup besar itulah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional AS di luar negeri untung hingga 2 triliun dolar.
Jumlah sebesar itu seyogyanya bisa membantu ekonomi AS, tapi kenyataannya tidak. Profit yang diperoleh Amerika selama ini hanya 15 persen saja. Oleh karena itulah, reformasi pajak AS akan menjadi agenda program kerja Hillary Clinton agar perusahaan-perusahaan lebih nyaman mendirikan perusahaan di AS, dan tentunya demi membawa profit untuk AS sendiri.
Meski demikian, menurut ekonom Mark Zandi dari Moody's, untuk urusan pajak ini, Clinton kemungkinan akan menghadapi dilema, khususnya dalam segi pajak pendapatan personal. Mengapa? Karena Partai Demokrat jelas sangat mengharapkan para konglomerat atau orang-orang berpendapatan tinggi agar tetap membayar pajak yang besar sebagai dana untuk membantu program-program kesejahteraan rakyat AS yang digagas Partai Demokrat.
2. Kenaikan Upah Minimum
Upah minimum AS saat ini adalah $7.25, dan belum naik sejak tahun 2009. Clinton mengusulkan untuk menaikkan upah minimum menjadi $12. Namun lagi-lagi, menurut esai Rick Newman untuk Yahoo! Finance, jumlah yang diusulkan oleh Clinton itu sulit diwujudkan. Angka yang paling mungkin menurutnya adalah di kisaran $9, dan hanya bisa dilakukan jika perekonomian AS terus menguat.
Kenaikan upah minimum pemerintah AS tersebut juga dibutuhkan untuk mengimbangi upah minimum di sejumlah wilayah AS yang sudah lebih tinggi dari patokan pemerintah pusat.
3. Reformasi Imigrasi
Parlemen AS hampir meloloskan serangkaian undang-undang baru mengenai keimigrasian pada tahun 2014 lalu, namun terjegal oleh sejumlah pihak kontra dari kubu Republikan di Majelis Rendah. Imigrasi merupakan sektor penting dan terkait dengan isu perekonomian karena suplai tenaga kerja AS akan tergerus oleh usia penduduknya yang kian menua.
Kondisi ini nyaris mengarah pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, AS membutuhkan aturan imigrasi yang baru yang tetap mencegah baby-boom namun tetap bisa menjadi solusi atas permasalahan imigrasi yang erat kaitannya dengan sektor ketenagakerjaan.
Jika Jadi, Hillary Clinton Adalah Presiden AS Wanita Pertama
Terlepas dari 3 sektor tersebut, jika Hillary Clinton terpilih menjadi presiden AS, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, AS dipimpin oleh seorang wanita.
Salah seorang kandidat wakil ketua Partai Demokrat, Tim Kaine, mengatakan bahwa jika istri Bill Clinton ini terpilih sebagai presiden, maka untuk pertama kalinya ia mempunyai bos seorang wanita.
"...ini akan menjadi pertama kalinya saya mempunyai bos seorang wanita," kata Kaine dalam wawancara dengan MSNBC’s Rachel Maddow Selasa malam lalu. Kaine pribadi sebagai seorang yang pro pada hak asasi manusia, menyatakan senang akhirnya wanita bisa memiliki posisi yang tinggi dalam pemerintahan AS.
Sayangnya, Kaine hanyalah satu dari segelintir orang yang menyukai kepemimpinan wanita. Menurut survei Gallup pada Agustus 2014 yang dikutip oleh MarketWatch, 33% warga Amerika lebih suka mempunyai presiden laki-laki, 20% suka pemimpin perempuan, dan 46% tak mempermasalahkan gender.
Kandidat presiden AS yang paling banyak diulas media adalah Hillary Clinton dan Donald Trump. Inilah yang membuat pemilu Presiden AS tahun 2016 ini menjadi menarik, dengan pertanyaan, apakah publik Amerika yang 33% itu tetap bersikeras untuk mempertahankan preferensi mereka akan pemimpin laki-laki walaupun dengan kredibilitas kontroversial seperti Donald Trump, ataukah lebih baik memilih pemimpin wanita dengan reputasi bagus, ketimbang pemimpin laki-laki yang diragukan kualitas kepemimpinannya.
