IHSG Anjlok Menjelang Pengumuman Pemilu 22 Mei

Pada tanggal 22 Mei 2019, Indonesia melalui KPU akan mengumumkan pemenang kontestasi politik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Akan tetapi, jauh sebelumnya, sekelompok elit politik kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menggemakan pendapat mereka yang rupanya merasa dicurangi. Gerakan yang terbentuk dari "barisan sakit hati" ini diberi nama People Power oleh Amin Rais (Ketua Umum Partai Amanat Nasional) yang belakang ini diganti dengan sebutan Kedaulatan Rakyat. Namun ternyata, perubahan itu hanya sebatas penggantian nama, sedangkan esensinya tetaplah sama.

Memasuki Bulan Mei, IHSG anjlok sebesar lebih dari 10% didukung oleh asumsi Sell On May dan adanya faktor politik internal dalam negeri. Nilai transaksi harian rata-rata BEI merosot menjadi Rp7.74 triiun saja, lebih kecil dari nilai transaksi di bursa pada pekan-pekan lalu yang rata-rata mencapai Rp10 triliun.

Di hari Senin (20/Mei), market dibuka menghijau setelah menyentuh titik psikologis support. Namun hal ini disinyalir tidak akan bertahan lama karena ketakutan yang menyebar di kalangan investor dan asing, terkait peringatan yang dikeluarkan oleh kedutaan-kedutaan besar di Tanah Air. Adapun kedutaan yang mengumumkan peringatan yang bagi warganya adalah kedutaan Amerika Serikat, Australia, Malaysia, dan Arab Saudi.

Ketakutan ini bukannya tanpa alasan. Disinyalir, gerakan para pendukung pasangan calon 02 yang merasa dicurangi akan didompleng oleh gerakan teror lain. Selama Januari hingga 17 Mei 2019 saja, pasukan antiteror Densus 88 sudah berhasil menangkap 68 tersangka terorisme, dan 29 di antaranya ditangkap pada Mei 2019. Berdasarkan penelusuran dari para tersangka ini, aksi teror akan dilakukan bertepatan dengan pengumuman pemenang rekapitulasi pemilihan presiden dan legislatif 2019 tanggal 22 Mei ini.

Banyak yang bertanya-tanya, akankah kerusuhan seperti tahun 1998 akan terulang?

Kengerian revolusi 1998 bukan hanya dirasakan para aktivis dan keluarga, tapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk dunia investasi. Betapa tidak, saham-saham terjun bebas, deposito memberikan bunga hingga 70%, tapi masih saja tidak banyak yang mau. Ketakutan merajalela, sehingga bandara dan pelabuhan penuh sesak orang-orang yang hendak mengamankan dirinya dengan mengungsi sementara ke luar negeri.

Akankah Indonesia harus mengulang kenangan pahit tersebut? Indikasi makar untuk menggulingkan pemerintahan yang ada saat ini telah keluar dari para senior politik, seperti Permadi dan Kivlan Zein yang mendukung kubu paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Potensi kekacauan memang ada, tapi berdasarkan prediksi penulis, keadaan demikian apalagi hingga terjadi aksi penggulingan pemerintahan yang ada tidak akan terjadi. Ini 4 sebabnya:

1. Tidak Didukung Semua Masyarakat

Untuk bisa menggulingkan pemerintahan yang ada, dibutuhkan partisipasi dan izin segenap rakyat, contohnya adalah saat Perang Dunia II. Hiter mendapat dukungan rakyat sepenuh hati, rakyat Jepang siap mati demi kaisar Hirohito, rakyat Amerika Serikat yang senang hati ikut perang, begitu pula dengan partisipan perang lainnya.

Saat ini, di Indonesia terdapat dua kubu sentral yang sama-sama kuat; opini tidak hanya terkonsentrasi pada kubu yang protes. Kubu yang merasa rezim ini juga sama banyaknya dengan kubu yang memprotes. Sehingga dapat dikatakan, aksi yang akan dilakukan tanggal 22 Mei ini tidak didukung oleh segenap rakyat, melainkan hanya satu kelompok saja. Tidak seperti kerusuhan 1998, aksi yang akan dilakukan pada 2019 ini umumnya dilakukan dan oleh orang-orang yang sama dengan aksi Reuni PA 212, Munajat 212, atau I'jtima Ulama.

2. Ekonomi Indonesia Masih Stabil

Gerakan yang melibatkan massa yang luar biasa dan dapat menyebabkan rakyat turun ke jalan, biasanya dilandasi ekonomi yang jatuh tersungkur dan mengakibatkan rakyat marah karena menginginkan adanya penggantian sistem yang ada. Tahun 1997, Indonesia mengumumkan krisis moneter yang diiringi dengan hyper-inflation sebesar 65% di tahun berikutnya.

Kalau sama-sama sengsara, biasanya orang jadi lebih toleran. Namun kalau ada sebagian yang hidup enak bermewah-mewahan di antara yang sedang menderita, maka mereka akan menjadi sasaran kemarahan rakyat. Itulah yang terjadi di tahun 1998, saat reformasi dilakukan untuk menggulingkan sistem pemerintahan Suharto yang disinyalir sebagai akarnya korupsi untuk memenangkan pemilu, dan menjabat sebagai presiden selama lebih dari 30 tahun lamanya.

Saat ini di tahun 2019 berbeda dengan apa yang ada di tahun 1998. Dari sisi inflasi saja sudah cukup terkendali di angka sekitar 1-3%; rakyat umumnya masih bisa makan. Setidaknya dari sisi ekonomi tidak ada hal yang menimbulkan kepanikan dan kemarahan selain dari faktor anjloknya Rupiah, yang sebenarnya terjadi akibat banyak hal, termasuk hengkangnya dana investasi asing dari Tanah Air karena ketakutan akan situasi ekonomi politik di Indonesia saat ini, sentimen perang dagang, serta kebijakan The Fed.

3. Pemerintah Masih Didukung Sebagian Rakyat

Tahun 1998, Suharto berada pada posisi 'musuh masyarakat'. Kala itu, berbagai lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, intelektual, politisi, bahkan anak buah dan orang terdekatnya pun ada yang diam-diam berkhianat. Tahun 2019, Jokowi masih memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat, intelektual, aparatur negara, TNI, POLRI, dan koalisi parpol yang bisa dibilang sangat solid.

Adapun tuduhan bahwa pemerintah tidak taat konstitusi dengan melakukan kecurangan dan tidak adil dalam penegakan hukum masih memerlukan pembuktian yang konkret. Jika tidak, maka tidak semua elemen masyarakat akan sependapat dengan tudingan ini. Pelaporan ke Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga dilakukan, demo-demo dan pelaporan hanya dilakukan sebatas di Badan Pengawas Pemilu, tapi tidak pernah sampai ke MK. Padahal, seluruh komponen masyarakat (bukan hanya kubu 02) juga menunggu-nunggu pembuktian dari kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis seperti yang digemakan selama ini.

4. Indonesia Sudah Siapkan Pengamanan Ketat

Adanya pengamanan ketat dari POLRI yang dibantu oleh TNI untuk melakukan penangkapan para tersangka teroris, menegaskan bahwa imbauan POLRI bukan main-main. Polisi saat ini sudah jauh lebih siap, dipimpin oleh Menko Polhukam Wiranto yang dahulu mencopot Prabowo dari jabatannya. Wiranto menginstruksikan razia masyarakat yang hendak berangkat ke Jakarta di pelabuhan Tanjung Perak dan terminal-terminal oleh gabungan POLRI dan TNI. Jadi dari sisi keamanan, Indonesia kini lebih siap.

Kesimpulan

Tidak cukup alasan bagi seluruh atau mayoritas elemen masyarakat saat ini untuk mengikuti ajakan People Power/Kedaulatan Rakyat, sehingga keadaan diprediksi akan jauh lebih lunak dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di tahun 1998. Potensi kerusuhan memang ada, tapi penulis memprediksi tidak akan sebesar yang ada di tahun 1998.