Hasil Pemilu 2019 Disinyalir Baik Untuk Pasar Saham Indonesia

Pemilihan Umum telah dilaksanakan dengan baik tanggal 17 April lalu, dan berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, kita akan dapati IHSG bergerak positif di tahun politik seperti pada tahun 2014, 2009, dan 2004. Bahkan di tahun 1999 pun, hanya terpaut setahun dari 1998 saja, IHSG bergerak positif.

Tahun 2014 saat Joko Widodo mulai menjabat, market naik sebesar 28.79% dan sempat menyentuh titik All Time High di Rp6660 menyambut euforia investor mengenai proyek-proyek infrastruktur darinya. Lalu di tahun 2009, market membaik dengan kenaikan sebesar 92.24%, diiringi dengan penguatan kurs Rupiah ke level Rp8600/USD akibat jatuhnya USD pasca krisis Mortgage di Amerika Serikat setahun sebelumnya. Tahun 2004 pun mencerminkan kenaikan, karena ada penguatan sebesar 27.48%. Adapun di tahun 1999, setahun setelah Habibie menjabat, IHSG naik 80.48% setelah jatuh karena krisis moneter di tahun 1997 dan reformasi pemerintahan di 1998.

Pemilu kali ini disinyalir akan dimenangkan oleh kubu petahana yaitu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin berdasarkan perhitungan Quick Count. Adapun perhitungan suara dari lembaga KPU akan resmi diumumkan sebulan kemudian pada tanggal 22 Mei 2019.

Dampak Klaim Kemenangan Sepihak Dari Salah Satu Kandidat

Beberapa investor masih takut-takut dengan market sekarang, dikarenakan kubu oposisi yang tampaknya tidak bisa menerima kekalahan (meskipun belum resmi kalah karena masih penghitungan) dan sudah mendeklarasikan kemenangan, bahkan sebelum KPU resmi mengumumkannya.

Tidak hanya sekali, tapi 3 kali sudah Prabowo Subianto beserta wakilnya Sandiaga Uno menyatakan keunggulan, dan bahwa mereka memiliki "People Power" yang membuat mereka sejatinya menang. Tidak jelas maksud dari kekuatan masyarakat ini untuk apa; apabila digunakan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada, maka ini akan termasuk ke dalam upaya makar. Beberapa hal demikian sempat ramai diperbincangkan di berbagai forum investor, sehingga mengakibatkan keresahan dari investor domestik sendiri.

Meski ditakutkan akan memicu pergolakan politik yang cukup kuat di masyarakat, klaim kemenangan kubu oposisi tampaknya tak perlu terlalu dirisaukan, terutama apabila kita berkaca pada pemilu sebelumnya, dimana Prabowo Subianto juga turut mencalonkan dirinya sebagai calon presiden.

Pada tahun 2014, Prabowo Subianto mendeklarasikan dirinya dan Hatta Rajasa sebagai pemenang secara sepihak sebelum KPU resmi mengumumkan pemenang pemilu. Padahal, pada tahun 2014 silam, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan hasil sebesar 53.15 persen. Pihak kepolisian pada saat itu sigap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi akibat klaim kemenangan sepihak dan potensi makar yang disebabkan olehnya.

Oleh karena itu, investor diyakini tidak perlu merasa takut dengan situasi yang ada, karena Indonesia sudah memiliki pengalaman tentang penanganan hal serupa. Dengan kata lain, kita bisa mengharapkan pengumuman hasil pemilu kali ini pun akan berjalan dengan lancar.

Pertumbuhan Indonesia Masih Solid

Riset Morgan Stanley yang bertajuk "Incumbent Wins; What's Next After the Dust Settle", menyatakan bahwa Quick Count Pemilu 2019 yang sementara ini menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin diyakini akan memberikan pengaruh positif terhadap market. Hal itu karena terdapat sinyal keberlanjutan kebijakan yang diberlakukan pemerintah saat ini, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

Fokus petahana saat ini memang tertuju pada industrialisasi yang dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mengakselerasi perkembangan infrastruktur, melanjutkan reformasi fiskal untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan reformasi institusional untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Sebelumnya di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019, terdapat perkembangan signifikan di sisi infrastruktur, reformasi fiskal, iklim usaha, serta upaya menekan angka kemiskinan dan ketimpangan melalui 16 paket kebijakan ekonomi yang mencakup berbagai sektor serta penyederhanaan proses perizinan untuk berusaha. Ada pula regulasi yang dikeluarkan untuk membantu memfasilitasi sektor-sektor yang terkait teknologi, misalnya e-commerce dan financial technology (fintech).

Di sisi reformasi fiskal, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan basis pajak, memperbaiki data dan sistem informasi pajak, mengerek kepatuhan pajak, dan mengatasi pengemplangan pajak. Program pengampunan pajak (Tax Amnesty) pada 2016 pun dipandang positif.

Kemudian program-program seperti Keluarga Harapan (PKH), perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menekan angka kemiskinan dari 11.5% pada 2013 menjadi 9.7% pada tahun lalu, dan memperbaiki rasio Gini dari 0.41% pada 2013 ke level 0.38% pada 2018.

Perbaikan yang signifikan memang belum terasa karena angka kemiskinan baru turun sedikit saja. Namun, Morgan Stanley melalui data-data yang diolahnya meyakini bahwa Indonesia memiliki struktur ekonomi yang terbilang kuat.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tidak akan melampaui angka 5.3% dikarenakan tiga hal:

1. Pertama, kemungkinan Bank Indonesia untuk memangkas BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI 7DRRR) hingga 75 bps pada kuartal III/2019, sebagai akibat dari melonggarnya tekanan pembiayaan luar negeri.
2. Kedua, kinerja ekspor Indonesia yang masih lebih rendah jika dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini sebenarnya cenderung menguntungkan saat ini karena bisa menghindarkan Indonesia dari momentum dagang yang merugikan.
3. Ketiga, pengeluaran fiskal pada tahun politik ikut mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, defisit fiskal kemungkinan bakal melebar menjadi 2.1% pada 2019, dibandingkan 1.8% pada tahun lalu.

Pro Kontra Masuknya Modal Asing

Salah satu kebijakan petahana yang banyak disorot adalah menarik lebih banyak modal asing alias Foreign Direct Investment ke dalam negeri. Penarikan modal asing ke dalam negeri tidak sepenuhnya buruk, karena modal asing di sektor non komoditas akan membantu mengerek potensi pertumbuhan Indonesia, memperbesar kapasitas ekspor, dan menurunkan ketergantungan impor. Justru apabila kita tidak melakukannya, maka harga barang-barang di pasaran akan sulit dikendalikan karena produksi domestik oleh orang-orang lokal masih belum mencukupi konsumsi nasional.

Memang keuntungan akan dibawa keluar negeri oleh sang pemilik modal asing, tapi pembukaan pabrik di dalam negeri bukankah akan mengurangi beban negara dengan adanya pembukaan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja lokal?

Di sisi lain, upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan masih terbilang lambat karena hanya turun sekitar 2%. Namun dengan infrastruktur yang baik, maka diharapkan konektivitas akan membuat pemerataan sosial menjadi lebih baik, dan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang IPO (Initial Public Offering) di Bursa Saham Indonesia.

Semakin banyaknya lapangan kerja yang tercipta dengan masuknya modal asing dan infrastruktur yang memadai, juga bisa menunjang pertumbuhan emiten-emiten lokal dan memberikan peluang investasi yang semakin menarik bagi seluruh investor Indonesia. Diharapkan modal domestik suatu saat nanti bisa melebihi modal asing yang ditanamkan di dalam negeri. Namun saat ini, apa boleh buat karena dana-dana raksasa masih berasal dari asing.