Outlook Infrastruktur Indonesia

Kinerja infrastruktur Indonesia sangat diharapkan dapat mengangkat performa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun 2016. Angka 5% lebih yang dipatok oleh pemerintah setelah melalui revisi-revisi merupakan sinyal dari pemerintah yang ‘kurang pede’ dalam mempertimbangkan angka pertumbuhan tahunan ekonomi Indonesia.

Sayang-nya komponen pembentuk angka pertumbuhan ekonomi yang berasal dari belanja pemerintah, salah satu-nya tercermin dari progress penyerapaan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016 per 29 April yang baru mencapai 12.68% dan progres fisiknya 13.46% dari total anggaran Rp 104.08 triliun.

Meskipun realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada 2015 di mana realisasi penyerapan anggaran sebesar 4.75% dan fisik 1.48%, namun angka tersebut dinilai masih belum optimal.

Di tahun 2016, pemerintah menargetkan belanja infrastruktur sebesar Rp 102 triliun dengan perincian terbesar diakomodasi bagi program pembangunan jalan Rp 46 triliun, pengelolaan sumber daya air Rp 25 triliun, infrastruktur pemukiman Rp 19 triliun, dan pengembangan perumahan sebesar Rp 7.7 triliun.

Dalam target pembangunan infrastruktur 2015-2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan sektor manufaktur meningkat dari 4.7% menjadi 8.6%, mengurangi biaya logistik dari 23.5% menjadi 19.2%, serta mengatasi backlog perumahan dari 7.6 juta menjadi 5 juta. Dengan ini pemerintah mengharapkan Indonesia dapat bersaing di kawasan regional.

Dengan kebutuhan permodalan infrastruktur yang diprediksi sekitar US$ 366 miliar selama 2015-2019, pemasukan dari APBN maka hanya akan berkontribusi sekitar 6-7% dari total kebutuhan tersebut, gap financing muncul sebagai masalah baru, namun solusi-nya juga terurai lewat sisi investasi.

Sebagaimana teori makro bermain, sisi pembentuk agregat pertumbuhan adalah konsumsi, belanja, investasi, serta ekspor nah maka disinilah peran investasi sangat dibutuhkan, meskipun tiap tahun pemerintah membuka efek obligasi untuk dijual tetap nilainya masih kurang, dan hanya bisa ditolong oleh investasi.

Sementara itu, PWC Indonesia memproyeksikan pertumbuhan belanja infrastruktur selama 2014-2019 dengan acuan compound annual growth rate (CAGR) adalah sebesar 9.5%. Belanja infrastruktur diekspektasikan meningkat dari US$ 57 miliar di 2014 menjadi US$ 90 milyar di 2019 dan US$ 139 miliar di 2025.

Grafik Pengeluaran Infrastruktur Pemerintah

sumber: CLSA

Realisasi investasi masih belum optimal, sebagai mana chart di bawah ini, dana asing yang masuk setiap tahun-nya berkisar US$ 28-30 miliar, jika dihitung pro rata selama 5 tahun kedepan, maka hasilnya sekitar US$ 150 miliar, atau baru sekitar 54% dari target 5 tahun senilai US$ 280 miliar.

Grafik Realisasi Investasi Asing Langsung

sumber: CLSA

Grafik Target Investasi Asing Langsung

sumber: CLSA

Saya melihat sisi investasi dan belanja pemerintah sangat krusial bagi keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tahap pertama pemerintahan Jokowi saat ini. Perlambatan ekonomi global memang sangat terasa dan menjadi penghalang dari recovery yang Indonesia bisa lakukan. Imbas dari ekonomi global adalah defisit transaksi berjalan dan berkurangnya penerimaan negara- lalu menerbitkan utang untuk refinancing-resiko investasi meningkat-rupiah tertekan-utang swasta bertambah.

Jika target realisasi investasi asing langsung tidak tercapai, maka backlog infrastruktur akan berjalan mundur dan dengan begini daya saing bisnis Indonesia juga terhambat.

Butuh Waktu Lebih

Sejatinya Ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan kawasan regional tidak terlalu buruk, China turun, Jepang flat, dan India di atas ekspektasi, sedangkan Filipina dan Thailand yang memang cukup superior saat ini. Kajian International Monetary Fund (IMF) menampilkan hasil yang cukup optimis, namun tentu masih perlu kerja keras dan pembuktian hingga akhir tahun nanti.

sumber: IMF

Waspadai Hutang dan Defisit Neraca

sumber: CLSA

Seperti yang telah dibahas diatas, imbas dari perlambatan ekonomi global ialah tren ekspor yang menurun serta potensi hutang yang meningkat. Untuk itu, penting di awal untuk pemerintah menjamin ketersediaan antara investasi-belanja negara, dengan begitu resiko dari penurunan ekspor dapat diminimalisir oleh meningkatnya investasi yang dalam hal ini akan menjamin fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.