Perekonomian China yang sempat melejit dalam satu dekade sebelumnya, sejak tahun lalu mulai merebakkan rumor tidak sedap, dan bahkan tahun ini dituding menjadi salah satu penyebab kocar-kacirnya pasar saham dunia. Apa sebenarnya yang terjadi dalam perekonomian negeri Tirai Bambu ini?
Pertumbuhan Dibiayai Hutang
Sempat santer di awal tahun 2014 bahwa perekonomian China tengah terancam kredit macet akibat membengkaknya hutang fiskal setelah pemerintah-pemerintah daerah ramai-ramai meminjam dana untuk menggenjot pembangunan di wilayahnya masing-masing. Hutang korporat pun sempat menjadi sorotan setelah sejumlah perusahaan besar dinyatakan gagal bayar (default) beberapa waktu setelahnya. Hobi pemerintah daerah dan swasta Cina membiayai pertumbuhan dengan utang, saat itu berbalik menjadi ancaman atas pertumbuhan ekonominya sendiri.
Meski demikian, pemerintah China terhitung berhasil mengendalikan keadaan saat itu, dengan melakukan penjadwalan ulang, swap, dan berbagai kebijakan lain. Saat ini, orang mungkin sudah lupa bahwa China sempat terancam credit crunch. Tetapi, apakah semua itu sudah selesai?
Menurut data yang diungkap Bloomberg pada pertengahan Juli, utang perusahaan dan rumah tangga saja sudah melejit ke 207% dari GDP pada akhir Juni 2015, hampir dua kali lipat dari angka 125% yang terekam pada tahun 2008 dan itu belum termasuk hutang pemerintah. Apalagi, angkanya bisa makin membengkak, karena People's Bank of China (PBOC) telah berulangkali memangkas suku bunga dan meluncurkan stimulus.
Teori simpel ekonomi: jika bunga rendah dan uang beredar banyak, maka orang akan cenderung suka mengambil kredit. Di sisi lain, semakin besar hutang yang diambil, risiko kredit macet bertambah pula, maka semakin susut kepercayaan orang kalau mereka akan mampu mengembalikan. Tak heran, ketika saham-saham di bursa China ambrol beberapa waktu lalu, makin banyak langkah yang diambil pemerintahnya, pelaku pasar makin skeptis.
Pertumbuhan Tidak Berkelanjutan
Di samping ancaman kredit macet, pertumbuhan ekonomi China juga dibayangi oleh masalah lain, yaitu pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Pesatnya ekonomi China berdiri diatas fondasi yang oleh banyak orang dikhawatirkan rapuh, diantaranya: pembangunan infrastruktur 'mubazir', pengelolaan SDM yang kacau balau, dan kerusakan lingkungan.
Pemerintah-pemerintah daerah China dikenal kerap menggalakkan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, seperti proyek pembangunan rel kereta dari Lanzhou ke Xinjiang melewati 1,800 km padang pasir di salah satu bagian China yang paling jarang dihuni. Cobalah googling "china wasteful infrastructure", maka Anda akan menemukan lusinan proyek mubazir lainnya. Sulit untuk menyalahkan China dalam hal ini, karena hal itu kemungkinan dilakukannya demi membuka lapangan kerja sementara bagi warganya yang berjumlah terbesar di dunia.
Di sisi lain, angkatan kerja China menghadapi proyeksi yang cukup mencekam karena kebijakan satu keluarga satu anak-nya kini berpotensi jadi bumerang. Seiring dengan meningkatnya proyeksi jumlah warga berusia tua dalam beberapa tahun mendatang, jumlah warga usia muda dan produktif justru berkurang. Bayangkan jika penghidupan bagi dua generasi tua (kakek-nenek dan ayah-ibu) kelak hanya ditanggung oleh satu generasi muda, maka ini jelas menjadi beban, bukan hanya bagi satu orang itu saja melainkan juga perekonomian secara keseluruhan.
Pemandangan di Tiananmen Square, Beijing, pada bulan Januari dimana polusi pekat menyelimuti kota.
Padahal, kerusakan lingkungan di kota-kota terbesar telah mencapai level yang membahayakan jiwa. Polusi udara, misalnya. Polusi di Beijing dan beberapa kota lain di sekitarnya mengakibatkan udara kota berwarna pekat dan mencapai level kualitas udara yang berbahaya bagi manusia. Sebuah film dokumenter buatan environmentalis China berjudul "Under the Dome" bahkan secara khusus menyoroti isu lingkungan ini. Polusi udara yang terjadi disebabkan pabrik-pabrik dan industri yang mengabaikan standar demi mengejar biaya produksi serendah-rendahnya, dalam jangka panjang justru membahayakan manusia. meningkatkan biaya kesehatan, dan mengancam pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Bubble Di Pasar Modal
Sudah menjadi rahasia umum kini bahwa biang kerok dibalik ambruknya pasar modal China kemarin adalah pinjaman margin yang berlebihan dari broker-broker China kepada investor ritel. Pinjaman margin itu dulu berperan penting dalam melejitkan nilai saham-saham China, tetapi gara-gara itu juga maka begitu ada yang terpeleset maka langsung jatuh semua.
Sebagaimana diulas oleh banyak analis: Ketika pasar saham berada dalam tekanan awal, banyak investor mengalami margin call pada posisi-posisi trading yang sedang terbuka. Akibatnya, mereka terpaksa exit dengan melepas saham yang dipegang. Pada gilirannya, ini memicu aksi jual besar-besaran dan meningkatkan volatilitas, khususnya di indeks gabungan Shanghai yang menjadi sorotan.
Indeks Gabungan Shanghai sebelum dan sesudah crash pada awal Juli 2015 (gambar dikutip dari Business Insider)
Pemerintah China juga berdosa dalam hal ini. Demi mencegah sistem finansialnya ambruk, mereka acap melakukan bailout disana-sini. Kredit pemda bermasalah, bailout. Bank bermasalah, bailout. Pasar modal bermasalah, bailout lagi. Sampai kapan pemerintah memiliki kekuatan untuk menalangi sistem yang rapuh seperti itu? Tak peduli se-kaya apapun, akan ada batas sejauh apa pemerintah bisa mengintervensi pasar, apalagi untuk mempertahankan kondisi yang jelas-jelas bubble. Mekanisme pasar akan selalu mengkoreksi dirinya untuk kembali ke level yang sesuai dengan basis fundamentalnya; dan intervensi pemerintah dalam hal ini justru merusak keseimbangan.
Dilema Yuan
Keberadaan Yuan sebagai mata uang semi-terkontrol dalam sistem managed floating menghadirkan komplikasi lain dalam situasi ini. Di satu sisi, China selalu berupaya menjaga nilai tukarnya dalam kisaran tertentu agar produk-produknya tetap murah di pasar internasional dengan biaya impor terjangkau dan ekspor tetap lancar. Di sisi lain, China berkeinginan untuk menjadikan mata uangnya sebagai salah satu mata uang dunia; dipakai dalam perdagangan internasional dan menjadi salah satu mata uang cadangan bank sentral di IMF. Karenanya, mereka berusaha keras mengontrol nilai tukar agar stabil.
Mengupayakan kedua hal itu tidaklah mudah dan membutuhkan dana yang tak sedikit. Bank sentralnya harus sering menjual Dolar dan membeli Yuan demi untuk menjaga nilai tukar di level yang diinginkan, sehingga secara tidak langsung menyedot likuiditas domestik. Ini jadi kontradiktif dengan langkah bank sentral itu sendiri yang memangkas suku bunga dan meluncurkan stimulus. Akibatnya, semakin banyak pemerintah China meluncurkan stimulus, semakin investor kehilangan kepercayaan pada Yuan. Bukannya menjadi solusi, langkah-langkah yang diambil bisa-bisa justru memperparah keadaan.
Banyak pihak mengklaim Yuan akan segera menjadi mata uang dominan kedua dunia, menyaingi Dolar AS. Namun melihat berbagai ketidakseimbangan dalam ekonomi China saat ini, kemungkinan itu sepertinya takkan terwujud dalam waktu dekat. Sebelum mata uangnya bisa diterima negara lain, China harus mampu membereskan situasi domestiknya dulu agar nilai tukarnya pun menjadi stabil secara riil, bukan hanya stabil karena intervensi rutin.
Pertumbuhan negeri dengan maskot Panda tersebut untuk tahun 2015 ini diperkirakan tidak akan mencapai tujuh persen, jauh lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhannya sejak tahun 2000an yang berada di kisaran 9.5 persen. Namun demikian, ini mungkin merupakan fase yang perlu ditempuh oleh China dalam rangka menyeimbangkan kembali segmen-segmen perekonomiannya yang compang-camping. Kurang lebih hingga satu dekade ke depan, dunia harus ikut menanggung dampak dalam bentuk rendahnya permintaan dan harga-harga komoditas, tetapi bila solusi tercapai dengan baik maka siklus ekonomi bisa melangkah ke fase berikutnya.
