Pound diperdagangkan dalam kisaran sangat sempit terhadap beragam mata uang mayor selama sesi Asia hari ini (25/Oktober), sehubungan dengan kisruh politik internal Inggris. PM Boris "BoJo" Johnson mengumumkan rencana untuk mengajukan mosi pemilu dini di Parlemen Inggris pada hari Senin, sehingga memicu ketidakpastian baru bagi investor dan trader.
Pada sesi New York, PM Boris Johnson mengumumkan rencana pengajuan mosi pemilu dini. Ini merupakan upayanya untuk menguraikan kebuntuan yang timbul akibat penolakan percepatan legislasi brexit oleh anggota parlemen Inggris pada akhir pekan lalu. Ia menargetkan pemilu untuk diadakan pada tanggal 12 Desember 2019.
Johnson disinyalir mengajukan mosi ini karena ia yakin Uni Eropa mengabulkan permohonan Inggris untuk menunda deadline brexit dari tanggal 31 Oktober 2019 menjadi 31 Januari 2020. Namun, Uni Eropa sebenarnya belum menyampaikan tanggapan apapun terhadap surat permohonan penundaan deadline yang bahkan tak ditandatangani oleh BoJo itu.
Pimpinan House of Representatives, Jacob Rees-Mogg, mengonfirmasi bahwa voting terhadap usulan pemilu dini akan diadakan pada hari Senin untuk menentukan apakah pemilu dini benar-benar akan diadakan. Berdasarkan Fixed Term Parliament Act (FTPA), parlemen akan dibubarkan dan pemilu digelar jika dua pertiga anggota parlemen menyetujuinya.
Johnson telah mengirim surat kepada pimpinan oposisi dari partai Labour, Jeremy Corbyn, untuk membujuknya agar mendukung mosi tersebut. Namun, sebagian pakar menilai Corbyn bakal menolaknya. Hasil polling belakangan ini cenderung mengunggulkan partai Konservatif, sehingga tak ada untungnya bagi oposisi untuk menggelar pemilu dini.
"Sekarang pertanyaannya bagaimana Jeremy Corbyn akan merespons. Voting hari Senin berdasarkan FTPA akan membutuhkan dua pertiga House (434 anggota parlemen), sehingga respons Corbyn menjadi kuncinya. (Pemilu dini) takkan disetujui, kecuali jika ia menyetujuinya," kata Jordan Rochester, seorang pakar strategi mata uang dari Nomura, dilansir oleh Poundsterling Live.
Patut dicatat, PM Boris Johnson saat ini memimpin pemerintahan minoritas. Artinya, walaupun partai Konservatif yang dipimpinnya memenangkan pemilu sebelumnya (di era Theresa May), tetapi gagal menguasai kursi mayoritas di parlemen. Konservatif hanya menduduki 288 kursi House of Representatives. Agar bisa menggolkan legislasi apapun, Johnson memiliki dua opsi. Pertama, mendapatkan dukungan dari partai Labour yang menguasai kursi terbanyak kedua (245 kursi). Kedua, mengucilkan Labour dengan menjaring dukungan solid dari 9 partai dan faksi yang lebih kecil.
