Mengutip News Bitcoin Com, baru-baru ini dilaporkan bahwa otoritas pemerintah Korea Selatan menerapkan sebuah sistem infrastruktur baru bagi semua kegiatan terkait kripto, sesuai dengan peraturan keuangan negara tersebut. Mekanisme verifikasi KYC (Know Your Customer) akan diberlakukan secara ketat, sehingga pengguna anonim (selain warga Korsel) tidak diizinkan lagi untuk mendaftar kepada platform pertukaran dan bursa aset digital berbasis kripto.
Deposit Korean Won (KRW) Untuk Warga Asing Dihentikan Pada Akhir Januari 2018
Minggu ini, pertukaran kripto Korea Selatan, Korbit, telah mengumumkan akan berhenti menerima simpanan dari warga asing. Pasalnya, peraturan baru dari FSC ang menyebutkan bahwa nama asli harus digunakan pada akun virtual nasabah, akan diterapkan bulan ini.
FSC (Financial Services Commission/Otoritas Jasa Keuangan) Korsel mengungkapkan bahwa sistem verifikasi real name akan diberlakukan pada seluruh platform perdagangan virtual dalam negeri. Untuk mematuhi peraturan identifikasi dan anti pencucian uang yang diberlakukan oleh pemerintah, maka metode deposit KRW untuk warga asing akan dihentikan pada akhir Januari 2018.
Korbit merupakan sebuah perusahaan Bursa dan Pertukaran yang didirikan pada tahun 2013 oleh Kangmo Kim, Louis Jinhwa Kim, dan Tony Lyu. Korbit sudah menjadi salah satu Bursa dan Pertukaran terbesar di Korea Selatan dengan volume perdagangan perharinya mencapai $135 juta, memfasilitasi pengguna Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.
Identitas Ditautkan Rekening Bank
Bagi warga Korea Selatan, metode deposit KRW baru yang dijadwalkan untuk diimplementasikan bulan ini memiliki beberapa syarat, diantaranya Nasabah harus memiliki rekening Shinhan Bank yang terdaftar dengan nama resmi (nama asli). Setelah itu, nasabah diharuskan melakukan verifikasi identitas mereka secara langsung.
Korbit menyarankan kepada pelanggannya untuk langsung datang ke lokasi Shinhan Bank terdekat untuk membuat akun perbankan secara langsung, daripada menggunakan aplikasi mobile Sunny Shinhan. Setelah akun Bank terverfikasi, nasabah Korbit perlu mentautkan akun perbankan tersebut kepada akun virtual Korbit.
Dengan diterapkannya peraturan ini, Korbit secara langsung mendukung keputusan pemerintah untuk mengantisipasi seluruh tindak kejahatan yang mungkin terjadi lewat fitur anonim yang diberikan mata uang kripto. Penarikan pajak penghasilan juga dapat diterapkan secara lebih adil; karena sebelumnya muncul berbagai protes dari pebisnis ritel di dunia nyata yang merasa dirugikan terhadap penarikan pajak, sedangkan pedagang ritel virtual tidak perlu membayar pajak.
