Saat ruang kripto Jepang masih mencoba untuk pulih dari insiden hacking Coincheck yang menimbulkan kerugian hingga $530 juta, muncul kembali masalah kerusakan teknis lainnya yang kembali menjadi perhatian global. Meskipun bukan insiden hacking secara langsung, masalah teknis yang disebabkan bug ini membuat bursa kripto Zaif hampir 'kecolongan' hingga triliunan Dolar.
Hari Jumat, 16 Februari 2018 lalu merupakan hari terburuk bagi perusahaan Jepang, Tech Bureau Corp., karena pengguna bursa kripto yang didirikannya (Zaif) hampir menguangkan 'pembelian' Bitcoin yang dilakukan secara cuma-cuma oleh para penggunanya, senilai 2,200 triliun Yen atau $20 triliun. Tercatat ada 7 pelanggan di bursa yang memanfaatkan bug teknis tersebut.
Ketujuh orang yang menyadari bug mencoba untuk melakukan tindakan 'aji mumpung', karena gangguan itu menyebabkan malfungsi pada sistem Zaif. Untungnya, bug dapat diketahui dalam waktu 20 menit, sehingga masalah dapat diselesaikan pada hari yang sama. Zaif kemudian membatalkan semua transaksi yang dieksekusi selama sistem mengalami bug dan downtime.
Perwakilan dari Tech Bureau Corp. telah mengajukan permintaan maaf kepada klien untuk masalah ini, dan berjanji hal itu tidak akan pernah terulang lagi di masa depan. Namun, bug teknis selama 20 menit ini justru menjadi sorotan negatif terhadap ekosistem bursa kripto di Jepang. Selain itu, kesalahan teknis dari Tech Bureau Corp. telah memojokkan posisinya di mata Financial Services Agency (FSA).
Badan Pengawas Independen Untuk Kripto Jepang
Menurut Nikkei Asian Review, semua bursa kripto di Jepang telah sepakat untuk meluncurkan badan pengatur sendiri pada tanggal 01 April 2018. Badan pengatur dan pengawas tersebut akan dipimpin langsung oleh Japan Blockchain Association dan Japan Cryptocurrency Business Association.
Institusi itu kelak akan merancang peraturan yang berlaku secara independen untuk menyelesaikan masala terkait perlindungan aset digital klien. Selain itu, penghapusan dan perbaikan seluruh bug yang mungkin terjadi juga dilakukan secara penuh dengan kerjasama tersebut.
Setelah sukses meluncurkan organisasi atau badan pengawas independen, baru pemerintah Jepang akan menetapkan undang-undang terkait kegiatan ilegal yang dilakukan melalui platform kripto.
