Negeri Tirai Bambu, China, dilaporkan baru saja menggelontorkan dana untuk pengembangan adopsi Blockchain yang bernilai $1.6 miliar. Hal ini cukup ironis, mengingat China masih menganggap mata uang kripto sebagai ancaman. Padahal, aset tersebut merupakan salah satu teknologi berbasis Blockchain yang paling fenomenal dan diminati.
Dalam acara peresmian Blockchain Industrial Park di Hangzhou, sebuah program bernama Xiong'An Global Blockchain Innovation Fund diluncurkan untuk mendanai berbagai startup berbasis Blockchain. Program tersebut menyediakan dana $1.6 miliar, yang 30%-nya merupakan hasil kontribusi pemerintah.
Dilansir dari media Sohu, pemerintah Hangzhou telah memutuskan untuk berinvestasi lebih dari $400 juta di program pendanaan yang diinisiasikan oleh Tunlan Investment tersebut. Hangzhou sendiri adalah sebuah kota maju di China yang dikenal akan keterbukaannya terhadap segala macam inovasi. Perusahaan raksasa Alibaba juga berbasis di kota tersebut. Sementara itu, Tunlan Investment adalah perusahaan modal ventura yang berfokus pada pengembangan startup dan proyek-proyek berbasis Blockchain.
Kerja sama Tunlan Investment dengan pemerintah China juga menarik minat para pemuka bisnis dan ekonomi lainnya. Salah satu pebisnis yang tertarik adalah pendiri Zhenfund, Xu Xiaoping, yang juga telah berinvestasi dalam platform distribusi konten Ethereum, Steem dan Lino.
Mata Uang Kripto Ancaman, Teknologi Blockchain Masa Depan
Sebelum ini, pemerintah Tiongkok memberlakukan larangan penuh terhadap segala macam jenis perdagangan dan investasi mata uang kripto, juga meminta bursa lokal untuk pindah ke luar negeri setelah memblokir layanan mereka. Larangan ini berakibat pada Huobi dan OKCoin yang terpaksa berganti nama menjadi Huobi Pro dan OKEx. Mereka juga terpaksa memindahkan usahanya ke Hong Kong.
Inisiatif baru pemerintah China untuk mendanai proyek Blockchain dalam jumlah besar tidak cukup sejalan dengan pandangannya mengenai kripto, mengingat kripto sendiri adalah teknologi berbasis Blockchain. Pemerintah China begitu getol memusuhi kripto, bahkan menganggap aset-aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai ancaman terhadap bank sentral dan sistem keuangan China.
Peneliti Bank Rakyat China (PBoC), Huang Zhen menjelaskan, "Negara yang berdaulat masih merupakan pemain fundamental dalam politik global dan menganut karakteristik sistem keuangan dunia. Mata uang kripto dan mata uang virtual lainnya berusaha untuk menantang hak negara yang berdaulat untuk mengeluarkan mata uang."
"Yang sebenarnya dibutuhkan adalah digitalisasi mata uang. China bahkan memiliki pemahaman yang jelas tentang bentuk uang digital dan secara aktif terlibat dalam pekerjaan yang relevan. Bank sentral juga telah membentuk kelompok riset dan lembaga penelitian uang digital untuk mengeksplorasi digitalisasi uang negara," sambung Zhen.
Meskipun pemerintah China menganggap mata uang kripto sebagai ancaman terhadap sistem keuangan dan moneternya. Mereka tetap memimpin dalam upaya memajukan proyek Blockchain lokal. Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah China juga menekankan bahwa teknologi Blockchain memiliki potensi untuk merubah ekosistem keuangan secara global.
Selain berpartisipasi dalam proyek investasi Blockchain sebesar miliaran Dolar, China juga menjadi negara teraktif di dunia yang mengajukan hak paten atas teknologi-teknologi berbasis Blockchain. Menurut data yang dirangkum Thomson Reuters, pengajuan paten untuk aplikasi Blockchain meningkat 3 kali lipat di tahun 2017. Dari 406 kasus pengajuan, 225 di antaranya berasal dari China. Negeri Panda tersebut bahkan mengalahkan Amerika Serikat dan Australia yang memiliki kebijakan 'lebih terbuka'.
