Departemen Statistik China pada hari Senin (21/1) merilis data GDP (YoY) untuk kuartal keempat 2018, yang dilaporkan tumbuh sebesar 6.4 persen YoY, sesuai dengan ekspektasi ekonom sebelumnya. Hasil tersebut lebih lemah dibandingkan pertumbuhan 6.5 persen YoY pada kuartal sebelumnya. Sedangkan dalam basis kuartalan, GDP China tumbuh sebesar 1.5 persen, turun dari angka 1.6 persen yang tercapai di kuatal ketiga 2018.
Rilis data GDP China di kuartal keempat tahun lalu tercatat sebagai yang paling lambat sejak krisis keuangan global sedekade lalu. Hal ini ditengarai terjadi berkat melemahnya permintaan domestik dan global, serta konflik perdagangan AS-China yang turut memperburuk momentum ekonomi.
China Berada Di Jalur Perlambatan Jangka Panjang
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia untuk saat ini, China sedang menghadapi risiko perlambatan jangka panjang setelah terjadi pergeseran momentum pertumbuhan di masa lalu, yang membawa beban hutang besar. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh sengketa perdagangan dengan AS sejak tahun lalu, menyeret ekonomi China yang terus melambat dalam dua tahun terakhir.
"Konflik perdagangan, masalah hutang, dan merosotnya kepercayaan konsumen, merupakan hambatan utama yang sedang dihadapi China tahun ini. Sehingga Pemerintah perlu meningkatkan respon terkait kondisi yang sedang terjadi," kata Stephen Chang, manajer portofolio untuk kawasan Asia di Pacific Investment Management Co, Hong Kong.
Perlambatan China Berdampak Secara Global
Karena besarnya pasar China, perlambatan ekonomi di negeri itu juga berdampak buruk secara global. Tidak tanggung-tanggung, penjualan mobil di China turun untuk pertama kalinya dalam tiga dekade pada tahun 2018, merusak prospek produsen otomotif lokal maupun produsen asing seperti Toyota dan Volkswagen AG.
Selain itu, penurunan penjualan iPhone di China telah melukai saham Apple, sekaligus menguncang pasar ekuitas AS beberapa saat yang lalu. Jika perlambatan semakin dalam, ekonom berpendapat bahwa pemerintah China harus melakukan pelonggaran yang lebih agresif, seperti mengurangi pembatasan pembelian properti di kota-kota besar China.
