Poundsterling mendadak meroket hingga 0.6 persen ke kisaran 1.2099 versus Dolar AS pada pertengahan sesi Eropa hari ini (12/Agustus), setelah muncul rumor bahwa para wakil rakyat di parlemen Inggris masih memiliki jalan untuk mencegah "No-Deal Brexit" di bawah kepemimpinan PM Boris Johnson. Euro juga sontak merosot hingga hampir 2 persen versus Pound ke kisaran 0.9251 karena rumor yang sama. Meski demikian, sebagian pihak meragukan validitasnya.
Pound telah tertekan sejak pelantikan Boris Johnson untuk menggantikan Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris, karena arah kebijakannya yang condong kepada "No-Deal Brexit". Namun, media The Times mengulas berita yang menyebutkan bahwa para wakil rakyat tengah membuat rencana untuk memaksa Boris Johnson mengajukan permohonan perpanjangan dari Uni Eropa menjelang deadline brexit pada akhir Oktober mendatang.
Berdasarkan rencana tersebut, parlemen akan mengajukan mosi tak percaya untuk menjatuhkan pemerintahan Boris Johnson. Setelah itu, mereka tidak akan langsung membuat kabinet pemerintahan baru, melainkan berupaya membuat legislasi baru yang menginstruksikan kepada pemerintah Inggris untuk mengajukan perpanjangan brexit sebelum mengadakan pemilu.
"Ada beberapa perkembangan pada akhir pekan yang bisa membuka sejumlah peluang kenaikan bagi Pound," kata Fritz Louw, seorang analis mata uang dari MUFG.
Di sisi lain, para pakar dari Institute for Government (IfG) menilai parlemen Inggris sudah tak punya alternatif lagi untuk mencegah Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun. Banyak alasan yang mendasarinya. Pertama, Inggris tak mungkin mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa sebelum tanggal 31 Oktober. Kedua, parlemen hanya bisa menyampaikan penolakan terhadap "No-Deal Brexit", tetapi tak bisa menghapus kemungkinan tersebut. Ketiga, sebuah mosi tak percaya tidak dapat serta-merta mencegah "No-Deal Brexit". Terakhir, satu-satunya alternatif untuk menghentikan skenario ini adalah digelarnya referendum kedua, padahal hal itu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan pemerintah Inggris.
