Redenominasi Rupiah - Sekedar Potong Nol, Apa Masalahnya? (2)

Artikel bagian pertama telah membicarakan mengenai latar belakang redenominasi. Redenominasi Rupiah diharapkan menandai era baru dalam sejarah ekonomi negeri ini, tetapi itu bukannya tanpa risiko. Di antara banyak negara yang telah menerapkan redenominasi, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Artikel kedua ini akan menguraikan redenominasi rupiah dari berbagai perspektif yang bisa mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan pelaksanaannya.

Redenominasi Rupiah Menyederhanakan Pembukuan

Yang akan terkena dampak langsung dari redenominasi adalah soal pencatatan transaksi. Mulai dari penulisan harga di daftar menu restoran, pembukuan pedagang, hingga sistem yang telah terkomputerisasi di bank-bank dan kantor pemerintahan. Pencatatan deposito dan kredit harus disesuaikan. Begitu pula data-data statistik seperti PDB.

Bank Indonesia telah meminta toko-toko untuk melakukan transisi dengan mencantumkan dua jenis harga, sebelum redenominasi dan setelahnya. Bagi usaha kecil ini mungkin tak terlalu rumit. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan besar, mereka juga harus melakukan penyesuaian sistem. Kesalahan pada sistem bisa berbuntut panjang.

Di satu sisi, efisiensi kerja akan tercapai karena penghitungan yang berdigit banyak nantinya disederhanakan. Tetapi dalam masa transisi, penyesuaian pembukuan dan sistem informasi bisa mengakibatkan kenaikan biaya produksi karena beban biaya penyesuaian sistem dan human error. Sehingga dalam masa ini, pemerintah harus siap terhadap kemungkinan inflasi akan meningkat.

Dampak Psikologis Redenominasi Rupiah

Jumlah nol yang berkurang, secara psikologis bisa memberikan ilusi akan kecilnya jumlah uang. Ilusi ini bisa berdampak pada semakin berkurangnya perampokan, dan mengurangi tekanan stres masyarakat yang sedang menanggung hutang. Masyarakat juga jadi lebih PeDe terhadap Rupiah karena nilai tukarnya terhadap USD tidak terlalu timpang. Rasa percaya diri masyarakat ini bisa mengurangi tekanan inflasi jika pangkal penyebab inflasi sudah disingkirkan sebelum redenominasi dilakukan.

Tetapi kemungkinan dampak negatifnya juga ada. Sebagian masyarakat bisa secara ceroboh menaikkan harga. Misalnya, katakanlah harga semangkuk Bakso awalnya Rp9000. Setelah redenominasi, harganya jadi 9 rupiah. Tetapi ketika pedagang menaikkan harga, ia menaikkan jadi 15 rupiah, atau setara dengan Rp15000 sebelum redenominasi. Secara nominal memang kecil, tetapi secara riil, itu kenaikan yang sangat tinggi. Kalau kebingungan ini terjadi secara massal, maka bisa mengakibatkan peningkatan inflasi.

Redenominasi Rupiah Perlu Stabilitas Ekonomi-Politik

Sudah banyak pengamat yang mengkhawatirkan akan naik-turunnya inflasi sebagai akibat dari redenominasi. Destry Damayanti yang dikutip Merdeka[dot]com menyebut masalah pembulatan dan tidak berimbangnya suplai uang lama dan baru. Kecenderungan masyarakat mengambil jalan pintas dengan membulatkan ke atas bisa menjadi masalah.

Begitu pula jika suplai uang baru berpecahan kecil masih sedikit sehingga masyarakat bingung untuk menukarkan uang. Bayangkan jika pecahan 25, 50, 75 rupiah semua dibulatkan ke 100 rupiah agar bisa menjadi satu sen. Atau bila semua yang berharga 1100 hingga 1900 rupiah dibulatkan jadi 2 rupiah. Kalau dilihat sepintas per-barang memang kecil, tetapi dalam skala nasional, nilainya jadi besar.

Dari perspektif makro, selain mengantisipasi inflasi, pemerintah juga harus menyiapkan cadangan devisa yang cukup. Ini penting untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan dalam transaksi yang melibatkan mata uang asing di masa transisi. Nilai tukar Rupiah harus berada pada posisi stabil, bukan saat tren melemah akibat tekanan dari luar negeri.

Intinya, indikator-indikator ekonomi makro harus benar-benar terkendali saat kebijakan dilaksanakan. Selain ekonomi stabil, perpolitikan juga harus kondusif. Jika transfer kekuasaan di seputar pemilu yang akan datang mengalami masalah, atau terjadi kerusuhan, maka redenominasi takkan berjalan lancar. Akibatnya, kepercayaan pihak luar terhadap Rupiah bisa jatuh. Ini bisa jadi alasan kenapa redenominasi diundur; batal dilakukan awal tahun 2014 ini.

Masalah Undang-Undang Redenominasi Rupiah

Salah satu yang paling urgen untuk diamati adalah tentang Undang-Undang. Hingga artikel ini ditulis, DPR belum mengesahkan RUU Redenominasi Rupiah. DPR baru menyetujui draft-nya, tetapi palu belum diketok. Kalau kita mengenang kembali berbagai undang-undang lain di Indonesia, sudah terjadi suatu Undang-Undang mengalami revisi besar sebelum disetujui hingga esensinya berubah, berstatus draft hingga bertahun-tahun, atau bahkan dibatalkan MK setelah disetujui DPR.

Pemerintah boleh percaya diri RUU Redenominasi akan disetujui, tetapi sebenarnya semua tergantung DPR. Perkara belum disahkannya RUU Redenominasi ini bisa berbuntut panjang jika kelak dijadikan mainan politik.

Sosialisasi Redenominasi Rupiah Yang Belum Matang

Selain masalah Undang-Undang, sosialisasi redenominasi itu juga dianggap masih kurang. Masyarakat kelas bawah masih banyak yang belum mengetahui kalau pemerintah akan melakukan redenominasi. Konsekuensinya, ada potensi kekacauan di masa transisi.

Bank Indonesia sudah mengantisipasi ini dengan memberi waktu transisi yang cukup panjang, mulai dari lima tahun. Tetapi luasnya wilayah negeri ini, ditambah banyaknya masyarakat yang tinggal di pelosok dan pedalaman, perlu diperhatikan juga.

Sosialisasi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci dari kesuksesan redenominasi Rupiah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keduanya, sedangkan masyarakat luas harus menanggapi redenominasi ini setenang mungkin. Bagi Anda yang telah mengetahui tentang redenominasi, ada baiknya berbagi informasi dengan rekan dan keluarga, agar mereka juga siap menghadapinya.