Bank Nasional Kazakhstan Wacanakan Blokade Mata Uang Kripto

Bank Nasional Kazakhstan sedang mempertimbangkan larangan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan mata uang kripto. Blokir ini mencakup penambangan, pertukaran, dan investasi mata uang kripto. Bank Sentral Kazakhstan mengambil pendekatan konservatif sebagai upaya untuk mencegah warga mengubah mata uang fiat Kazakhstan menjadi mata uang virtual.

Daniyar Akishev, Ketua Bank Nasional Kazakhstan mengatakan, bank sentral sedang mengalami kesulitan untuk meminimalkan risiko terkait pasar kripto. Hingga saat ini, tidak ada Bank Sentral manapun yang memiliki instrumen untuk mengendalikan pasar mata uang kripto. Karena itu, Akishev meyakini bahwa pihaknya harus segera mencegah risiko laten tersebut.

"Kami ingin melarang pertukaran mata uang kripto demi perlindungan mata uang nasional. Kami juga ingin melarang kegiatan bursa kripto di area ini, serta setiap jenis aktivitas penambangan mata uang kripto," tegas Akishev.

Keputusan Kazakhstan untuk mengeluarkan melarang mata uang kripto sangatlah mirip dengan tetangga geografisnya, Rusia. Pihak pemerintah Rusia sebelumnya memblokir kegiatan yang berkaitan dengan mata uang kripto, juga demi melindungi mata uang nasional Rusia, Rubel. Namun meskipun Rusia berniat melarang mata uang kripto, saat ini muncul ide pemanfaatan teknologi Blockchain untuk menciptakan mata uang kripto mereka sendiri, yakni Kripto Rubel.

Rawan Dimanfaatkan Untuk Tindakan Ilegal

Dilansir dari Reuters, pertimbangan Bank Nasional Kazakhstan untuk melarang seluruh kegiatan terkait mata uang kripto menitikberatkan pada tingginya risiko penipuan, penggelapan pajak, dan pencucian uang. Pandangan pesimis Bank Sentral tersebut berasal dari tindakan dan aktivitas ilegal berskala besar, yang selama ini memang sering memanfaatkan mata uang kripto.

Larangan mata uang kripto di Kazakhstan mungkin terdengar ekstrim, tapi menurut Reuters, pencucian uang secara digital dan pelarian pajak adalah masalah serius yang memang perlu diperhatikan oleh semua pemerintah dan aparat negara.