Brazil Perketat Transaksi Kripto Dalam Negeri

Mulai tanggal 1 Agustus 2019, warga negara Brazil diwajibkan untuk melaporkan semua jenis transaksi kripto yang mereka lakukan kepada otoritas pajak negara. Semua transaksi yang melibatkan mata uang digital seperti Bitcoin harus dilaporkan, karena kegiatan ini sudah diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Brazil sejak Mei 2019 lalu.

Berdasarkan laporan dari kantor berita Nasional Brazil, penerapan aturan baru ini mulai berlaku untuk semua level entitas yang melakukan transaksi kripto, mulai dari individu, perusahaan, hingga broker. Semua jenis kegiatan yang terkait dengan Cryptocurrency harus dilaporkan seperti misalnya pembelian, penjualan, donasi, pertukaran, dan jenis pemindahtanganan kripto lainnya.

Dengan mulai berlakunya aturan ini, maka setiap entitas memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam skala bulanan. Peraturan perundang-undangan Brazil menyebutkan bahwa untuk pertukaran mata uang digital dalam negeri, pelaku transaksi perlu memberikan informasi mengenai semua tindakan, terutama untuk pertukaran Crypto secara digital menuju ke luar negeri, ke broker, ataupun transaksi peer-to-peer yang setiap bulannya bernilai lebih dari $7,800.

Sanksi Bagi Yang Tidak Melaporkan

Bagi entitas yang tidak melaporkan segala jenis transaksi mata uang kripto yang dilakukan, maka akan dikenakan sanksi denda mulai dari 100 sampai dengan 500 Brazilian Real, atau setara dengan $25 sampai $130. Otoritas pajak Brazil bahkan juga memiliki kewenangan memberlakukan tarif sebesar 1.5 sampai 3 persen dari setiap transaksi kripto yang tidak dilaporkan.

Pada dasarnya, otoritas pajak terkait yakin bahwa nilai perdagangan kripto di Brazil telah melebihi jumlah transaksi pada bursa efek paling tua di kawasan tersebut. Karena itu, mereka ingin mengantisipasi tumbuhnya penyalahgunaan kripto untuk tindakan kriminal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penggelapan pajak. Baca juga: Seluk-Beluk Pengenaan Pajak Atas Bitcoin.