China Blokir Kunjungan Kapal Perang AS Di Hong Kong

Perdagangan sesi Asia dan Eropa hari ini (2/Desember) diwarnai dengan peningkatan minat risiko pasar, karena perbaikan data-data ekonomi China yang memberikan isyarat pemulihan bagi pertumbuhan ekonomi global. Akan tetapi, konflik AS-China masing membayangi antusiasme pelaku pasar. Walaupun belum ada kabar konkrit dari meja perundingan dagang kedua negara yang memengaruhi pasar keuangan global lagi, eskalasi konflik politik semakin nyata.

Langkah Presiden AS Donald Trump menandatangani UU Perlindungan HAM Hong Kong pekan lalu akhirnya menuai tindakan balasan dari Beijing. Tadi pagi, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan larangan bagi kapal perang dan sejumlah pesawat militer AS untuk menepi di Hong Kong. Padahal, kunjungan armada AS itu merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung sejak Hong Kong masih berada di bawah kekuasaan Inggris.

China juga mengumumkan sanksi terhadap beberapa organisasi LSM asal Amerika Serikat yang dituduh memprovokasi demonstrans Hong Kong untuk melancarkan "tindak kriminal, ekstremis, dan kekerasan". LSM-LSM Amerika Serikat sebelumnya juga sudah memancing kritik dari Beijing terkait isu Muslim Uighur di Xinjiang.

"Kami mendorong AS untuk mengoreksi kesalahan dan berhenti ikut campur dalam masalah internal kami. China akan mengambil langkah lebih lanjut jika diperlukan untuk menegakkan stabilitas dan kesejahteraan Hong Kong dan kedaulatan China," tandas juru bicara Kementrian, Hua Chunying.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelanjutan negosiasi dagang AS-China. Ekspektasi pasar mengenai prospek terselesaikannya perang dagang semakin menyusut. Kini, kesepakatan dagang fase pertama disinyalir akan memuat pasal-pasal tentang pembelian produk agri AS dan penundaan kenaikan tarif impor China saja.

"Tampaknya agak sulit bagi pemimpin kedua negara untuk berjabat tangan dan menandatangani kesepakatan bulan ini. Yang mungkin terjadi adalah untuk 'menendang kaleng', dengan China membeli lebih banyak produk pertanian AS, sedangkan AS menunda kenaikan tarif berikutnya," kata Hiroyuki Ueno dari Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, sebagaimana dilansir Reuters, "Pasar akan mempertimbangkan pengaturan seperti itu sebagai kesepakatan de facto, tak peduli apakah mereka (Donald Trump dan Xi Jinping) menandatanganinya atau tidak."