GDP Inggris Menciut, Pound Makin Tertekan |
GDP Inggris mencetak pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya sejak tahun 2003. Pound sontak terjatuh kembali ke level terendah tahun ini.
Pound terjatuh lagi versus mata uang mayor lain dalam perdagangan hari ini (9/Agustus), setelah laporan preliminer Gross Domestic Product (GDP) Inggris menunjukkan pertumbuhan negatif pada kuartal II/2019. GBP/USD ambruk ke level terendah harian 1.2087, sementara GBP/JPY melorot 0.4 persen ke level 128.09 dan EUR/GBP melonjak 0.3 persen ke kisaran 0.9254.
GDP Inggris mencetak pertumbuhan -0.2 persen (Quarter-over-Quarter) untuk kuartal II/2019, jauh lebih buruk ketimbang laju 0 persen yang diantisipasi oleh pelaku pasar. Ini merupakan pertumbuhan GDP kuartalan yang bernilai negatif pertama kalinya sejak tahun 2003. Dalam basis tahunan, pertumbuhan GDP Inggris ikut merosot dari 1.8 persen menjadi 1.2 persen, padahal sebelumnya diperkirakan hanya turun sampai 1.4 persen (Year-on-Year).
Kejutan GDP negatif memaksa Poundsterling kembali "mencium" level terendahnya tahun ini, karena membangkitkan kekhawatiran mengenai resesi. Apabila pertumbuhan kuartal III/2019 juga negatif, maka Inggris secara resmi masuk dalam periode resesi ekonomi.
"Kabar buruk bagi Perdana Menteri baru pagi ini, karena GDP untuk kuartal lalu diumumkan di bawah ekspektasi nol persen. Hasilnya, Pound jatuh kembali ke level terendah tahunan yang terakhir kali tersentuh bulan lalu. Ini sebuah pengingat bagi perusahaan-perusahaan dan pemantau pasar bahwa Pound masih bisa bereaksi terhadap data pasar seperti dulu, dan tidak diperdagangkan semata karena berita brexit," kata Hamish Muress, pakar mata uang senior di OFX.
Lanjutnya, "Ke depan, sementara House of Commons masih dalam masa reses, peluang berikutnya untuk Pound menemukan sejumlah angin segar bisa datang pada pertemuan G7 di Biarritz selama libur bank Agustus. Namun, bagi investor, dua pekan bisa sangat lama."
Sementara itu, PM Boris Johnson kemarin menggemparkan media massa dengan mengisyaratkan keinginan untuk menggelar pemilu segera setelah deadline brexit pada tanggal 31 Oktober mendatang, atau tepatnya pada tanggal 1 November 2019. Keputusan Johnson tersebut membuat golongan oposisi dari partai Labour berencana mengajukan mosi tidak percaya, setelah berakhirnya masa reses parlemen pada bulan depan.