Korea Selatan Tinjau Kembali Kebijakan Perdagangan Bitcoin

Pemerintah Korea Selatan kembali mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan untuk membatasi Overheating Crypto Speculation, atau Spekulasi Kriptografis yang berlebihan. Pada pembahasan kali ini, juga dibicarakan mengenai kemungkinan keuntungan pemerintah dari pajak atas perdagangan Bitcoin yang dilakukan oleh para Investor.

Dalam sebuah pernyataan resmi pada Reuters, tanggal 13 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah, Pejabat dari Kementerian Kehakiman, Komisi Jasa Keuangan, Komisi Komunikasi, Komisi Fair Trade, serta Kementerian Informasi dan Komunikasi, dikemukakan bahwa pendekatan kebijakan yang mungkin dan sesuai dilakukan saat ini adalah penerapan pajak terhadap perdagangan kriptografis yang sedang booming di negara tersebut.

Langkah ini dianggap tidak mengejutkan, mengingat aktivitas perdagangan yang terjadi di luar negara Korea juga sangat signifikan. Pilihan kebijakan yang paling tepat adalah penerapan pajak keuntungan dari para pedagang domestik (lokal), dan melarang pedagang asing untuk berdagang Bitcoin di negara tersebut. Pilihan kebijakan lain yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan pajak seperti Internal AS Revenue Service yang menganggap Bitcoin sebagai bentuk properti, sehingga pajak akan dikenakan untuk kurun waktu penyimpanan tertentu.

Selain itu, demi menjaga seluruh keamanan digital di Korea Selatan, pemerintah tetap memberlakukan pemeriksaan cybersecurity kepada setiap transaksi yang terjadi di negara tersebut. Pemerintah juga masih mempertimbangkan apakah akan mengenakan larangan resmi pada ICO (Initial Coin Offering/Penawaran Koin Perdana), meskipun sebelumnya sudah diberlakukan sebuah larangan oleh Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan.

Langkah-langkah tambahan yang akan diambil oleh pemerintah adalah dengan memberikan larangan keras terhadap penggunaan Bitcoin maupun Kriptografis lain untuk usaha ilegal, maupun untuk digunakan oleh anak di bawah umur.

Meskipun beberapa kebijakan akan diperketat, pihak pemerintah juga tetap berkomitmen untuk tidak memberikan hambatan yang berarti terhadap perkembangan teknologi Blockchain. Beberapa kebijakan dibuat hanya untuk membatasi serta memperbaiki efek samping dari spekulasi masyarakat yang berlebihan di pasar Kriptografis, karena adanya kekhawatiran bahwa kerugian besar bisa saja terjadi sewaktu-waktu tanpa ada pihak yang akan bertanggung jawab.