Negosiasi Dagang Baru Belum Dimulai, AS-China Sudah Bersitegang Lagi |
Euforia gencatan perang dagang kembali memudar, karena Amerika Serikat dan China memaparkan visi berbeda mengenai negosiasi yang akan dimulai pekan depan.
Pasar keuangan global sempat girang selama beberapa hari setelah tercapainya persetujuan dalam rangka gencatan perang dagang antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di ajang KTT G20 Osaka. Namun, realisasi bisa jadi tak seindah harapan. Menjelang dimulainya perundingan baru pada pekan depan, kedua negara adidaya itu kembali bersitegang mengenai sejumlah poin penting yang akan dibahas.
Pada hari Senin (1/Juli), Trump mengatakan kepada para reporter di Gedung Putih bahwa kesepakatan apapun yang tercapai dalam negosiasi dengan China harus lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat. Menurutnya, China telah "mendapatkan banyak keuntungan" dari perdagangan dengan AS selama "bertahun-tahun", sehingga "Jelas Anda tak bisa membuat kesepakatan 50-50. Kesepakatan itu entah bagaimana harus condong pada keuntungan bagi kita."
Penasehat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, juga mengungkapkan, "Kami telah bersikap akomodatif. Kami tak akan menaikkan tarif selama negosiasi berlangsung. Kami berharap China akan melaksanakan bagiannya dengan membeli banyak barang impor dari Amerika (selama perundingan -red)."
Di sisi lain, juru bicara Kementrian Perdagangan China Gao Feng kemarin malam (4/Juli) mengatakan bahwa agar kesepakatan tercapai, maka semua tarif yang diterapkan AS terhadap produk-produk China harus dihapus. Hal itu berlawanan dengan keinginan Trump untuk mempertahankan tarif impor tinggi atas beragam produk China, kemudian baru menghapuskannya jika China benar-benar melaksanakan kesepakatan yang tercapai.
"Kenaikan tarif impor AS terhadap produk-produk China merupakan pemicu dalam konflik perdagangan bilateral, sehingga semua tarif tambahan yang diterapkan sejak ( awal perang dagang pada Juli 2018 ) harus dicabut begitu ada kesepakatan," kata Gao. Lanjutnya, "Diskusi harus diadakan berdasarkan prinsip-prinsip saling menghargai, persamaan, dan keuntungan bersama. Kesepakatan harus seimbang, setara, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pokok keprihatinan China perlu diselesaikan."