Sektor Jasa Inggris Pulih Terbatas, Pound Sideways |
Perlambatan sektor jasa Inggris akhirnya usai. Namun, belum ada pertumbuhan signifikan. Pelaku pasar juga terus menyoroti spekulasi seputar pemilu.
Laporan terbaru mengenai kondisi sektor jasa -industri terbesar yang mendominasi 80 persen perekonomian Inggris- menunjukkan prestasi memuaskan. Akan tetapi, Poundsterling masih cenderung bergerak sideways dekat kisaran tertinggi sejak kuartal dua tahun ini. Pada pertengahan sesi Eropa (5/November), GBP/USD diperdagangkan sekitar level 1.2900, sedangkan GBP/JPY mengokohkan posisi sekitar level 140.40-an.
Lembaga riset IHS Markit melaporkan bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) untuk sektor jasa Inggris mengalami pemulihan dari 49.5 menjadi 50.0 pada bulan Oktober 2019. Prestasi ini melampaui estimasi awal yang dipatok pada 49.7, sekaligus menandakan bahwa industri jasa Inggris sudah berhenti melambat. Namun, skor tepat pada ambang 50.0 juga mengisyaratkan belum ada pertumbuhan ekspansif.
Menurut IHS Markit, outlook sektor jasa membaik karena banyak perusahaan yang mengharapkan polemik brexit akan selesai tahun depan. Meski demikian, data-data sebenarnya menunjukkan bahwa perekonomian Inggris masih menghadapi ancaman besar.
"Walaupun ketiga PMI (Jasa, Manufaktur, dan Konstruksi) meningkat pada bulan Oktober, PMI semua sektor tetap berada pada level yang konsisten dengan kontraksi ekonomi," kata Andrew Wishart, ekonom Inggris di Capital Economics. Lanjutnya, "PMI mengisyaratkan adanya risiko meleset bagi forecast kami tentang pertumbuhan GDP yang akan melambat jadi 0.2 persen (Q/Q) setelah ekspansi 0.4 persen (Q/Q) pada kuartal ketiga."
Faktor yang paling disoroti oleh pelaku pasar Inggris saat ini adalah beragam spekulasi mengenai hasil pemilu Desember mendatang. Selama partai Konservatif masih unggul dalam hasil polling sementara, maka Pound kemungkinan mempertahankan posisinya di level tinggi. Namun, nilai tukar Pound juga rentan terhadap risiko meningkatnya dukungan bagi partai Labour, karena kelompok oposisi terbesar ini berpotensi menjegal brexit dan menerapkan kebijakan ekonomi anti-pasar.