Sterling Anjlok >100 Pips Akibat Manuver Pemerintah Jegal Parlemen Inggris |
Pemerintah Inggris dikabarkan akan mengajukan permohonan kepada Ratu Elizabeth II agar menunda dimulainya masa sidang parlemen.
Pasangan mata uang GBP/USD merosot drastis hingga nyaris 1 persen ke kisaran 1.2156 pada sesi Eropa hari ini (28/Agustus), setelah beredar rumor bahwa pemerintah Inggris telah memulai manuver untuk menunda dimulainya masa sidang Parlemen, guna menjegal upaya parlemen mencegah terjadinya "No-Deal Brexit". Sterling juga anjlok versus Euro dan Yen lantaran kabar yang sama. Sterling mulai terangkat dari level terendah saat berita ditulis, tetapi kemerosotan bisa berlanjut apabila rumor tersebut terkonfirmasi.
Perselisihan antara pemerintah dan parlemen Inggris bukanlah berita baru. Pemerintah Inggris didominasi oleh partai Konservatif yang dahulu merintis referendum brexit, sehingga mengemban mandat untuk memproses keluarnya Inggris dari Uni Eropa dengan ataupun tanpa deal. Di sisi lain, meski Konservatif menduduki sebagian besar kursi parlemen, tetapi mereka tak menguasai suara mayoritas. Hal ini menimbulkan konflik berulang kali antara pemerintah dengan anggota parlemen yang ingin memandang "No-Deal Brexit" sebagai skenario terburuk bagi perekonomian Inggris.
Terpilihnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris menandai babak baru dalam perseteruan tersebut. Johnson secara terbuka menyatakan kesiapan untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa deal sekalipun pada tanggal 31 Oktober mendatang. Sebagian anggota parlemen, khususnya dari partai Labour, langsung melancarkan berbagai upaya untuk mencegahnya. Mulai dari kongkalikong lintas partai untuk melengserkan Johnson dari jabatan Perdana Menteri, hingga merintis rencana legislasi baru yang akan memaksa pemerintah mengajukan penundaan deadline brexit lagi kepada Uni Eropa.
Untuk mencegah beragam manuver parlemen tersebut, pemerintah Inggris dirumorkan akan mengajukan permohonan kepada Ratu Elizabeth II hari ini agar beliau memerintahkan penundaan awal masa sidang parlemen (proroguing parliament) dari 9 September menjadi 14 Oktober. Selama masa sidang parlemen ditunda, maka anggota parlemen terpaksa memperpanjang masa reses. Tak ada legislasi yang dapat dibahas maupun dibuat secara resmi, sehingga sejumlah rencana perundangan bisa jadi batal dan parlemen takkan memiliki waktu memadai untuk mengajukan mosi tak percaya kepada PM Johnson maupun mencegah "No-Deal Brexit".