Sterling Anjlok Merespons Komposisi Kabinet Boris Johnson |
Setelah pengumuman PM Boris Johnson mengenai kabinet baru yang akan memimpin Inggris, Poundsterling justru merosot terhadap semua mata uang mayor.
Poundsterling merosot sekitar 0.25 persen ke kisaran 1.2426 versus Dolar AS pada awal sesi Eropa hari ini (26/Juli), serta cenderung tertekan versus Yen dan Euro. Sementara menantikan dimulainya renegosiasi brexit antara PM Boris Johnson dan Uni Eropa, pelaku pasar merespons pengumuman kabinet barunya dengan melakukan aksi jual atas Sterling. Pasalnya, kabinet pemerintahan Inggris tersebut diisi oleh tokoh-tokoh pro-brexit yang disinyalir bakal mendukung "No-Deal Brexit" pada tanggal 31 Oktober mendatang.
Pada hari Kamis, Boris Johnson menunjuk Priti Patel untuk menjadi UK Home Secretary (jabatan setara Menteri Dalam Negeri) dan Jacob Rees-Mogg untuk menjadi pimpinan House of Commons (Majelis Rendah di Parlemen Inggris). Dominic Raab diarahkan untuk memimpin departemen pertahanan, dan Esther McVey akan memimpin departemen perumahan dan pemerintahan lokal.
Dominic Cummings, mantan direktur kampanye Vote Leave dalam referendum brexit tahun 2016, juga masuk sebagai penasehat khusus bagi Perdana Menteri. Tak kalah kontroversial, ia menjadikan saudaranya sendiri, Jo Johnson, sebagai menteri di departemen bisnis, energi, dan strategi industri serta departemen pendidikan.
Mayoritas pelaku pasar tampaknya merasa kecewa terhadap reshuffle kabinet ala Johnson. Sejumlah analis menilai komposisi kabinet itu meningkatkan prospek pemilu dini di Inggris, sekaligus mendongkrak probabilitas "No-Deal Brexit".
"Pound berada di atas landasan yang timpang," kata Martin Miller, seorang analis options di Thomson Reuters, "Ketidakpastian mendominasi dengan risiko lebih besar bagi pemilu Inggris lebih dini atau 'No-Deal Brexit' sekarang, setelah Boris Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris. Ia menyelenggarakan salah satu perombakan terbesar dalam jabatan senior pemerintahan di sejarah Inggris terkini, mengubah semua menteri utama."
"Penunjukkan itu akan meningkatkan risiko "No-Deal Brexit" maupun pemilu sela. Dengan (penguasaan kursi) mayoritas sangat tipis, pemerintahan sekarang tampak sangat tidak stabil," ujar Lee Hardman dari MUFG London, "PM baru Boris Johnson dengan jelas mengungkapkan bahwa target pertama dari pemerintahannya adalah untuk meninggalkan Uni Eropa pada akhir Oktober, dengan ataupun tanpa kesepakatan apapun. Komposisi kabinet baru tampak konsisten dengan target itu."