Trump Menyesal Pilih Powell Sebagai Ketua The Fed

Presiden AS Donald Trump kembali menyerang Ketua The Fed Jerome Powell dengan kritikan pedas. Rabu (24/Okt) pagi ini, Trump mengatakan bahwa ia "mungkin" menyesal telah menunjuk Powell sebagai ketua bank sentral.

Rencana Pemecatan Powell

Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, Trump mengaku sengaja mengatakan penyesalannya sebagai pesan langsung pada Powell, bahwa ia ingin suku bunga acuan diturunkan. Meskipun demikian, Trump paham betul bahwa bank sentral merupakan entitas yang independen.

Trump mengatakan bahwa Powell hampir terlihat seperti keranjingan menaikkan suku bunga. Di samping itu, meskipun terlalu dini untuk diungkapkan, Trump merasa bahwa ia menyesal telah mengangkat Powell. Namun, presiden AS tersebut enggan untuk menjawab pertanyaan tentang ada tidaknya rencana pemecatan Powell, dan dalam situasi seperti apa Powell akan dicopot dari jabatannya. "Saya tidak tahu," jawab Trump atas pertanyaan tersebut.

Jawaban itu terkesan mengambang dan mengkhawatirkan, karena saat menghadapi pertanyaan yang sama pada tanggal 11 Oktober lalu, Trump menjawab dengan pasti bahwa dirinya tak akan memecat Powell.

Dapatkah Trump Memecat Powell?

Rongrongan Trump terhadap kebijakan moneter The Fed telah ditunjukkannya beberapa kali dalam tahun ini. Trump bahkan tak segan menggunakan kata-kata frontal dalam mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap kenaikan Fed Rate. Dari sini, muncullah pertanyaan: Dapatkah Trump Memecat Powell?

"Pada dasarnya tak bisa, tetapi secara teknis bisa," kata Robert Hockett, dosen hukum di Cornell Law School. "Tentu bukan independensi namanya jika ketua The Fed dapat dicopot (sesuka hati)."

Lebih lanjut, Hockett menjelaskan bahwa pada dasarnya, Presiden memang memiliki hak untuk mencopot ketua bank sentral maupun badan-badan independen pemerintah AS lainnya, tetapi harus berdasarkan alasan yang sesuai dengan Undang-Undang, bukan karena ketidaksukaan subyektif.

Misalnya, jika seorang ketua bank sentral melakukan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang seperti terlibat dalam tindak kriminal, maka presiden bisa memecatnya. Namun jika hanya karena ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dibuat, maka presiden tidak bisa memecatnya.