Setahun Manufaktur Indonesia Tertekan, Rupiah Masih Jadi Masalah

Indeks PMI Manufaktur yang mengukur kondisi bisnis di sektor manufaktur Indonesia kemarin (1/10) dilaporkan kembali kontraksi untuk keduabelas kali berturut-turut. Depresiasi rupiah dan inflasi masih menjadi masalah krusial, sementara Pemerintah dan Bank Indonesia baru saja meluncurkan paket kebijakan baru untuk menopang nilai tukar dan belum mendapatkan respon signifikan di pasar.

Tekanan Menajam

Indeks PMI Manufaktur yang didapat dari survei atas lebih dari 300 perusahaan kembali anjlok ke 47.4 pada bulan September setelah sempat sedikit membaik ke 48.40 di bulan sebelumnya. Dengan penurunan tersebut, maka kondisi sektor manufaktur Indonesia dalam rilisan hasil kerjasama Nikkei/Markit Economics ini diketahui telah mengalami tekanan selama setahun. Sebagaimana diketahui, indeks PMI diatas 50 mengindikasikan kondisi bisnis berekspansi, sedangkan angka dibawah 50 berarti kondisi kontraksi.

Grafik Indeks PMI Manufaktur Indonesia

Nikkei/Markit dalam laporan terbarunya kembali mengutip pelemahan Rupiah, penurunan jumlah karyawan, dan kemerosotan output dan order baru, sebagai beberapa masalah yang menyelimuti sektor manufaktur Indonesia. Malah, dibanding dengan tekanan yang agak mengendur pada bulan Agustus, kemerosotan dinilai makin tajam di bulan September 2015.

Dikutip dari laporan tersebut, "Kondisi bisnis di seluruh sektor manufaktur Indonesia terus menurun di September; baik output maupun order baru terkontraksi dengan persentase yang lebih tajam. Ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk memangkas jumlah karyawan dalam laju tercepat kedua sejak laporan mulai dibuat pada April 2011. Sementara itu, depresiasi tajam Rupiah telah mengakibatkan biaya impor yang lebih tinggi dan akibatnya inflasi harga input mencapai puncak tertinggi dalam 19 bulan."

Inflasi Inti Melonjak

Dalam laporan berbeda, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa inflasi Indonesia di bulan September 2015 tercatat -0.05 persen (MoM), atau melonggar ke 6.83 persen dari 7.18 persen (yoy) di bulan sebelumnya. Namun, inflasi inti mengalami kenaikan dari 4.92 persen menjadi 5.07 persen (yoy), tertinggi sejak 2011. Inflasi inti merupakan komponen inflasi menetap yang dipengaruhi faktor fundamental dan mengecualikan kelompok barang berharga volatile seperti pangan, harga BBM, tarif listrik, dan tarif angkutan.

Grafik Inflasi Inti Indonesia

Inflasi yang masih tinggi membuat BI tidak memiliki banyak pilihan dalam upayanya menopang nilai Rupiah. Sebagaimana komentar analis Markit, Pollyanna De Lima, dalam laporan PMI Manufaktur Indonesia tentang data inflasi bulan Agustus, "Kombinasi antara inflasi meningkat dan mata uang terdepresiasi membatasi kemampuan Bank Indonesia untuk menggenjot perekonomian dengan melonggarkan kebijakan moneter". Sebabnya, suku bunga yang tinggi di 7.25 persen dibutuhkan untuk mengekang laju inflasi dan mengerem anjloknya Rupiah, meski suku bunga tinggi itu juga menekan industri di sektor riil.

Paket Kebijakan Baru

Merespon depresiasi Rupiah, Bank Indonesia meluncurkan paket kebijakan baru pada hari Rabu (30/9). Diantara langkah-langkah yang direncanakan adalah Sertifikat Bank Indonesia dalam denominasi mata uang asing dan intervensi di pasar forward. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempengaruhi ekspektasi pasar tentang seberapa jauh Rupiah akan terdepresiasi.

Paket kebijakan BI itu diumumkan sehari setelah Pemerintah merilis paket stimulus kedua untuk menarik investor dan menopang Rupiah. Paket tersebut melengkapi paket stimulus pertama dan diantaranya mencakup penyederhanaan dan percepatan perizinan bisnis di zona ekonomi industri, serta insentif bagi eksportir yang bersedia menyimpan pendapatannya di dalam negeri.

Paket stimulus pertama yang dipublikasikan awal bulan September belum mampu mendorong kurs Rupiah. Sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan-kebijakan itu belum akan berdampak dalam jangka pendek, sedangkan pelaksanaannya belum tentu sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, nilai tukar Rupiah masih terus terombang-ambing digerakkan oleh bias kondisi ekonomi internasional.

Rupiah telah undervalued selama beberapa bulan terakhir akibat imbas kondisi ekonomi internasional dan masih rapuhnya fondasi ekonomi domestik. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengatakan kepada media bahwa nilai fundamental Rupiah hingga akhir tahun harusnya berada pada sekitar 13,300-13,700 per Dolar AS. Namun demikian, Rupiah saat ini telah anjlok hingga melewati kisaran 14,000an. Kurs tengah BI per tanggal 1 Oktober telah berada pada 14,654 per Dolar AS. Sedangkan di pasar forex, USD/IDR saat ini diperdagangkan pada 14,718 setelah dibuka pada 14,680 di awal pekan.