Seputarforex.com - Poundsterling jeblok dalam perdagangan hari pertama setelah Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Pada sesi Eropa (3/Februari), GBP/USD tumbang lebih dari 1 persen dari 1.3205 ke 1.3046. Perhatian pelaku pasar terpusat pada negosiasi dagang antara Inggris dan Uni Eropa yang akan berlangsung selama masa transisi brexit hingga akhir tahun ini. Pidato PM Inggris Boris Johnson dan pernyataan Michel Barnier mengisyaratkan perundingan bakal berlangsung alot.
Grafik GBP/USD Daily via Tradingview.com
Dalam sebuah pidato di Greenwich, PM Johnson mengatakan bahwa ia menginginkan "hubungan ekonomi dan perdagangan kuat dengan Uni Eropa", tetapi Inggris tidak akan lagi menerima aturan Uni Eropa setelah masa transisi usai pada bulan Desember 2020. Sikap ini menimbulkan kekhawatiran kalau-kalau kesepakatan dagang Inggris-Uni Eropa kelak hadir dalam bentuk batasan perdagangan (trade barrier) yang berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi Inggris.
Saat ini, Inggris tengah mengupayakan sebuah perjanjian perdagangan bebas ala Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement/CETA). CETA ditandatangani pada Oktober 2016 antara Kanada dan Uni Eropa, berimplikasi pada dihapuskannya 98 persen tarif ekspor/impor serta dibukanya akses pasar layanan keuangan, transportasi, dan telekomunikasi antara kedua wilayah. Pokok masalahnya, Kanada dalam kesepakatan itu setuju mengikuti banyak aturan Uni Eropa -suatu hal yang tidak ingin dilakukan oleh Inggris sekarang.
Menurut PM Johnson, apabila Inggris dan Uni Eropa tak bisa mencapai sebuah kesepakatan perdagangan bebas mirip CETA itu, maka Inggris akan berupaya mencapai kesepakatan dagang ala Australia. Kesepakatan dagang ala Australia itu bersifat lebih longgar, karena negeri Kanguru juga memilih untuk tidak mengikuti banyak standar dan regulasi Uni Eropa.
Pimpinan negosiator brexit dari kubu Uni Eropa, Michel Barnier, tadi siang juga mengutarakan tuntutannya untuk kesepakatan dagang dengan Inggris. Menurut Barnier, kedua wilayah bisa mencapai kesepakatan perdagangan bebas komprehensif asalkan Inggris setuju mengikuti sejumlah aturan Uni Eropa, khususnya terkait pajak, lingkungan, dan akses ke perairan Inggris. Ia pun menginginkan agar Mahkamah Eropa berperan dalam penyelesaian sengketa, dengan Inggris berkewajiban menjunjung tinggi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Draft yang bocor dari pihak Uni Eropa menyebutkan bahwa Barnier menilai Inggris harus diperlakukan berbeda (dengan Australia dan Kanada -red). Penyebabnya adalah "kedekatan geografis dan saling ketergantungan ekonomi Inggris" dengan Uni Eropa, serta ancaman "persaingan tidak adil dengan penentuan standar lebih rendah".
