Seputarforex - Pound terus mendaki dengan hati-hati sejak awal pekan. Posisi GBP/USD saat ini masih di bawah level tertinggi dua bulan yang sempat tercapai pekan lalu, atau tepatnya pada kisaran 1.3200-an. Negosiasi yang lebih intensif antara Inggris dan Uni Eropa belum memberikan hasil nyata, sehingga spekulasi terus beredar tentang kapan kesepakatan dagang pasca-brexit bakal diteken.
Grafik GBP/USD Daily via Tradingview.com
The Sun mengabarkan bahwa Kepala Negosiator Inggris, David Frost, telah melaporkan kepada PM Boris Johnson agar bersiap-siap untuk menyetujui kesepakatan dagang dengan Uni Eropa "secepat pekan depan", karena sebuah kompromi bisa terwujud pada hari Selasa. Namun, kabar lain menyiratkan pesan yang berlawanan.
Pada hari Senin, Uni Eropa mengisyaratkan bahwa deadline perundingan sesungguhnya adalah malam tahun baru (New Year's Eve) menjelang berakhirnya masa transisi brexit pada 31 Desember. Komisi Eropa mengatakan akan mencari "solusi kreatif" untuk memfasilitasi sebuah kesepakatan yang dapat dievaluasi dan disepakati dengan cepat oleh Parlemen Uni Eropa, asalkan sudah ada hasil yang "berkualitas".
"Kami memprioritaskan kualitas dari perjanjian ini dibanding tenggat waktu atau deadline apa pun. (Perjanjian) ini harus berkualitas tinggi, ketentuan-ketentuannya harus tepat. Prioritas kami adalah untuk mencapai sebuah perjanjian yang bersubstansi, dan itu adalah pendekatan yang takkan kami ingkari," tegas seorang juru bicara Uni Eropa.
Pound nyaris tak bereaksi menanggapi beragam rumor ini, karena pasar yang kian skeptis terhadap selentingan media terkait tarik-ulur perundingan dagang pasca-brexit. Selain itu, sejumlah analis mulai menyangsikan potensi reli GBP seandainya pun kesepakatan itu berhasil diteken sebelum akhir tahun.
Inggris saat ini mencatat pertumbuhan negatif terbesar di antara negara-negara G10. Mereka juga bakal menghadapi hambatan perdagangan non-tarif yang lebih kompleks pasca-brexit selagi merintis perundingan dagang sendiri dengan berbagai negara lain sebagai entitas terpisah dari kesatuan Uni Eropa. Alhasil, negerinya Ratu Elizabeth II ini dikhawatirkan akan menempuh pemulihan ekonomi lebih lambat pasca-pandemi COVID-19, meskipun sudah memesan lebih banyak vaksin dibanding negara lain.
