iklan

PM Abe Mengancam DIET, GDP Jepang Jadi Sorotan

Salah satu topik yang ramai dibicarakan di kolom politik media dunia pagi ini adalah seputar kemungkinan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, untuk membubarkan majelis rendah Diet (Parlemen Jepang) dan mengadakan pemilu dadakan sebelum akhir tahun 2014. Dalam beberapa waktu mendatang, bisa jadi penting bagi trader Yen untuk memperhatikan pemberitaan seputar gonjang-ganjing politik Jepang ini dan berhati-hati dalam menyikapi rilis GDP Jepang pekan depan.

iklan

iklan

Salah satu topik yang ramai dibicarakan di kolom politik media dunia pagi ini (13/11) adalah seputar kemungkinan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, untuk membubarkan majelis rendah Diet (Parlemen Jepang) dan mengadakan pemilu dadakan sebelum akhir tahun ini. Hal ini berhubungan juga dengan rumor bahwa ia akan mengumumkan penundaan kenaikan pajak konsumsi babak dua yang dijadwalkan tahun depan.

PM Shinzo Abe

Rumor Pembubaran Parlemen Dan Pemilu Dadakan

Sebelum berangkat ke pertemuan APEC, PM Abe dikabarkan telah memberikan instruksi pada anggota senior partai pemerintah, LDP, untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu sebelum tahun 2014 berakhir. Tak kurang dari empat media terdepan Jepang, Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun, Sankei Shimbun, dan harian Nikkei, memberitakan rumor akan dibubarkannya Diet itu, berikut perkiraan bahwa pekan depan PM Abe akan mengumumkan penundaan kenaikan pajak konsumsi yang sedianya akan dilakukan pada Oktober 2015. Berita semakin solid ketika partai lain dalam koalisi dengan LDP, Komeito (NKP), juga diberitakan telah menginstruksikan anggotanya untuk bersiap-siap menyambut pemilu dadakan.


Komposisi Parlemen JepangDiagram Komposisi Majelis Rendah (House of Representatives) dan Majelis Tinggi (House of Councillors) Di Parlemen Jepang

Kemarin, Ketua Sekertaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga sempat membantah berita-berita tersebut, tetapi rumor masih santer beredar. Bahkan pagi ini Asahi Shimbun menyebutkan, koalisi partai pemerintah telah memulai persiapan untuk pemilu pada tanggal 14 Desember atau 21 Desember 2014, dengan kampanye dimulai tanggal 2 Desember. Pasalnya, popularitas PM Abe dan kestabilan kekuasaan partainya, LDP, dilansir dalam kondisi kritis, dan keadaan bisa memburuk bagi partai pemerintah apabila pajak konsumsi dinaikkan karena masyarakat pun kabarnya menentang kenaikan pajak lebih lanjut.

Dalam polling Asahi Shimbun tanggal 8-9 November, hanya 42% responden mendukung Kabinet PM Abe, merosot dibandingkan dukungan 49% responden di survei sebelumnya, dan 36% menyatakan tidak mendukung Kabinet. Sementara itu di survei yang sama, 71% warga berpandangan bahwa kondisi ekonomi Jepang tidak cukup bagus untuk menghadapi kenaikan pajak konsumsi lagi, dan 67% mengatakan pemerintah seharusnya tidak menaikkan pajak pada Oktober 2015.

Survei NHK terhadap 1,527 responden juga menemukan bahwa dukungan pada pemerintahan PM Abe telah merosot 8% sejak bulan lalu, menjadi hanya 44% saja, dan 38% mengatakan tidak mendukung pemerintah. Popularitas PM Abe memang telah terus merosot sejak skandal politik bulan lalu dimana dua menteri-nya terpaksa mengundurkan diri. Namun demikian, 76% responden menganggap bahwa pemilu dadakan tidak perlu dilakukan, walau 74% responden dalam polling yang sama mengatakan bahwa kenaikan pajak konsumsi harus ditunda atau bahkan dibatalkan.

Dilema Pajak Konsumsi

Rencana besar reformasi ekonomi Jepang dalam Abenomics memasukkan agenda kenaikan pajak konsumsi dua kali pada tahun 2014 dan 2015. Pada bulan April lalu, pajak konsumsi sudah naik dari 5% ke 8%. Kenaikan pajak tersebut berhasil mendorong laju inflasi Jepang dalam beberapa bulan setelahnya, tetapi saat ini inflasi telah kembali melambat. Kenaikan pajak juga dianggap memberatkan bagi usaha kecil dan masyarakat pada umumnya karena kondisi perekonomian secara keseluruhan belum pulih. Hal ini nampak dari anjloknya pertumbuhan GDP Tahunan Jepang dari 6.7% ke -7.1% pada kuartal II/2014.


Pertumbuhan GDP JepangData Pertumbuhan GDP Jepang Hingga Kuartal II/2014

Dalam situasi ini, kenaikan pajak lebih lanjut dari 8% ke 10% yang dijadwalkan untuk bulan Oktober 2015 sebenarnya tidak cocok dengan kondisi perekonomian Jepang terkini. Namun perundang-undangan yang menjadwalkan kenaikan pajak tersebut berbasis pada kesepakatan tiga pihak antara partai pemerintah LDP, Komeito, dan partai oposisi DPJ. Sehingga dibutuhkan amandemen undang-undang bila PM Abe ingin menunda kenaikan pajak tersebut. Di sisi lain, DPJ kabarnya sedang menghimpun partai-partai minor lainnya untuk mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintahan PM Abe. Oleh karena itu, PM Abe bisa jadi akan mengadakan pemilu dadakan untuk menghimpun ulang dukungan masyarakat bagi keputusan-keputusan ekonominya.

Ada spekulasi bahwa isu pembubaran parlemen dan pemilu dadakan hanyalah gertak sambal PM Abe untuk mendesak partai-partai oposisi agar mendukung kebijakannya. Sejumlah analis politik menilai pembubaran parlemen dan pemilu dadakan tidak perlu dilakukan karena LDP sudah menduduki mayoritas kursi di majelis rendah dan majelis tinggi di Diet (perhatikan diagram komposisi parlemen Jepang). Namun demikian, penundaan kenaikan pajak konsumsi adalah suatu hal yang tak terelakkan, khususnya jika laporan GDP Jepang kuartal III/2014 kembali mengecewakan.

PM Abe direncanakan menghadiri pertemuan G20 di Brisbane besok, dan akan kembali ke Jepang pada 17 November pekan depan. Sebelum itu, laporan GDP Jepang kuartal 3 tahun 2014 versi preliminer (awal) dijadwalkan akan diterbitkan pada hari Senin tanggal 16 November mendatang. Yomiuri Shimbun, salah satu media paling berpengaruh di Jepang, melaporkan bahwa PM Abe kemungkinan akan mengumumkan putusan final tentang kenaikan pajak serta pemilu dadakan setelah mengevaluasi laporan GDP tersebut.

Langkah PM Abe selanjutnya memang belum pasti, tetapi situasi ini menghadirkan perkembangan baru bagi fundamental ekonomi Jepang. Perlu diingat bahwa baik keputusan stimulus moneter BoJ maupun kenaikan pajak konsumsi merupakan bagian dari Abenomics, rencana agung PM Abe untuk membangkitkan perekonomian Jepang dari keterpurukan yang kini melandanya. Dengan kata lain, kelangsungan pemulihan ekonomi Jepang bergantung pada PM alumnus universitas Seikei ini Pembubaran parlemen dan pemilu dadakan memang bisa meningkatkan dukungan baginya, tetapi juga membuka kemungkinan akan diturunkannya Abe dari kursi PM bila ia kehilangan dukungan dalam partainya sendiri. Dalam beberapa waktu mendatang, bisa jadi penting bagi trader Yen untuk memperhatikan pemberitaan seputar gonjang-ganjing politik Jepang ini dan berhati-hati dalam menyikapi rilis GDP Jepang pekan depan.

211348

Alumnus Fakultas Ekonomi, mengenal dunia trading sejak tahun 2011. Seorang News-junkie yang menyukai analisa fundamental untuk trading forex dan investasi saham. Kini menulis topik seputar Currency, Stocks, Commodity, dan Personal Finance dalam bentuk berita maupun artikel sembari trading di sela jam kerja.


11 Jun 2020

Kesulitan Akses Seputarforex?
Silahkan buka melalui https://bit.ly/seputarforex


Alternatifnya, lakukan solusi ini jika Anda mengakses lewat:
PC   |   Smartphone