Pada pekan kedua bulan ini, pasangan mata uang NZD/USD terjerembab di level terendah sejak Januari 2016. Hingga saat ini, Dolar New Zealand belum mampu beranjak karena pekatnya kekhawatiran pelaku pasar mengenai prospek pertumbuhan ekonomi global dan polemik perang dagang. Saat berita ditulis menjelang akhir sesi Asia (19/8), NZD/USD diperdagangkan di kisaran 0.6419.
Grafik NZD/USD Monthly via Tradingview.com
Sejumlah laporan yang dirilis akhir pekan lalu memberikan sinyal positif, tetapi belum mampu mendongkrak minat risiko pasar. Penasehat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, mengatakan bahwa perwakilan AS dan China akan berjumpa lagi dalam 10 hari ke depan, dan "jika rapat para deputi itu membuahkan hasil...kami berencana mendatangkan China ke AS" untuk memajukan negosiasi. Meski demikian, belum ada konfirmasi apapun dari China. Beijing tampaknya masih menantikan tanggal efektif kenaikan tarif impor AS berikutnya sebagai momen untuk meluncurkan tindakan balasan.
Dari Zona Euro, pemerintah Jerman dikabarkan akhirnya bersedia mempersiapkan paket stimulus fiskal dengan menaikkan belanja publik apabila terjadi resesi. Langkah ini sebelumnya sempat ditentang oleh Kanselir Angela Merkel, sehingga berita dianggap sebagai perkembangan baik oleh pelaku pasar. Akan tetapi, belum ada pengumuman resmi mengenai rencana tersebut hingga pagi ini.
Miles Workman, ekonom senior ANZ, mengatakan bahwa perekonomian Jerman telah mengalami kontraksi pada kuartal kedua dan indikator mengisyaratkan pertumbuhan lemah ke depan, sehingga "tak heran jika kekhawatiran mengenai resesi telah meningkat."
Workman menilai pemerintah New Zealand juga bisa menggunakan stimulus fiskal untuk menanggulangi risiko perlambatan ekonomi. Sebagaimana dilansir oleh New Zealand Herald, ia mengungkapkan, "Dengan sejumlah peringatan resesi terpicu di seluruh dunia, sekarang tampaknya waktu yang bagus untuk mulai merencanakan bagaimana cara terbaik untuk meluncurkannya."
Stimulus fiskal memiliki karakter berbeda dengan stimulus moneter. Stimulus fiskal berada di bawah kewenangan langsung pemerintah, misalnya menggalakkan pembangunan infrastruktur, pemangkasan pajak, pemberian subsidi untuk sektor industri tertentu, dan lain sebagainya. Stimulus fiskal identik dengan peningkatan defisit anggaran negara dan utang publik dalam jangka panjang, sehingga melahirkan risiko politik bagi rezim pemerintah yang melaksanakannya. Namun, stimulus fiskal secara moderat berpotensi mendorong penguatan nilai tukar dalam jangka pendek, karena menciptakan suasana lebih kondusif untuk pebisnis dan investor.
