Komisi Komunikasi Korea Selatan telah melakukan survei terhadap pertukaran kripto utama di negara tersebut. Dari hasil survei ditemukan bahwa keseluruhan perusahaan Bursa Kripto utama tidak memiliki perlindungan data pelanggan yang cukup. Delapan Bursa telah diberi peringatan untuk memperbaiki sistem perlindungan data nasabah mereka selama 30 hari ke depan. Selain itu, sebagian besar Bursa Kripto Korsel dikenai denda dan sisanya terpaksa gulung tikar.
Komisi Komunikasi Korea Selatan (KCC) kemarin (25/Januari) telah mengumumkan bahwa sebanyak 8 pertukaran kripto diberikan sanksi sebesar KRW 141 juta atau USD 132,540 karena telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi. Sanksi diterapkan berdasarkan survei on-site yang dilakukan oleh KCC, dibantu oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi, serta KISA (Korea Internet Development Agency).
Diantara 10 perusahaan yang disurvei, 2 perusahaan memutuskan untuk menutup penyediaan layanan terkait selama periode survei, yaitu Bizcoin dan Bizstore. Sedangkan 8 lainnya, Upbit, Ripple4y, Coinpia, Youbit, Korbit, Coinone, Coinplug, dan Eyalabs, terbukti melanggar Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi.
Upbit didenda 20 juta won, Ripple4y 15 juta won, Coinpia 15 juta won, Eyalabs 10 juta won, Youbit 25 juta won, Korbit 21 juta won, Coinone 25 juta won, dan Coinplug 10 juta won. Upbit, sebagai salah satu pertukaran kripto terbesar di Korea Selatan dengan dukungan aplikasi Chat paling populer, Kakao Talk, mendapatkan sanksi denda yang paling besar. Sementara itu, Youbit sudah dalam proses kebangkrutan sebelum survei berakhir.
Bithumb yang sudah diperiksa secara terpisah mendapatkan sanki dari KCC sebesar 60 juta won ($56,000) pada bulan Desember 2017, karena terbukti membocorkan data pelanggan.
Rangkaian tindakan ini menyusul diterapkannya peraturan baru atas pertukaran mata uang kripto di negeri Ginseng.
Upaya Melindungi Pengguna
Lee Hyo-Sung, Ketua KCC, mengatakan, "Pihak kami sedang mencoba untuk mengurangi resiko pengguna melalui sanksi yang lebih ketat, mengingat keseluruhan pertukaran Exchange melanggar Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi."
Sementara ancaman keamanan seperti hacking DDoS pada situs semakin meningkat, perlindungan informasi pribadi pada 8 pertukaran utama di negara tersebut sangat lemah. Hal ini dapat berakibat fatal di saat detail pribadi terkait dengan dana yang sangat besar.
KCC telah memerintahkan semua pertukaran kripto Korsel untuk segera menghentikan segala pelanggaran. Mereka harus melakukan koreksi dalam 30 hari ke depan dan melaporkan hasilnya ke KCC. Komisi juga berencana untuk memberikan panduan dan pendidikan reguler bagi perusahaan pertukaran yang bertanggung jawab atas perlindungan informasi pribadi.
