Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang melarang pembayaran melalui Bitcoin pada hari Kamis (7/Desember), termasuk melarang aktivitas perusahaan teknologi keuangan (Fintech) yang terlibat dalam sistem pembayaran menggunakan Bitcoin. Selain itu, pihak Bank Indonesia saat ini tengah mengkaji apakah akan mengatur (regulasi) aktivitas jual beli mata uang Kripto di Exchanger.
"Operator Teknologi Finansial telah dilarang dalam penggunaan mata uang Kripto untuk transaksi pembayaran", ucap Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam sebuah pernyataan di depan wartawan pada hari Kamis.
Sebenarnya peraturan Bank Indonesia terkait larangan pembayaran melalui mata uang Kripto sudah ditanda-tangani sejak bulan lalu, hanya saja baru dipublikasikan pada hari Kamis pekan ini. Regulasi baru dari BI tersebut mewajibkan seluruh perusahaan Fintech yang terlibat dalam proses pembayaran, seperti e-wallet, untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia. Tujuannya guna memastikan mereka menaati peraturan terkait larangan transaksi mengunakan mata uang kripto seperti Bitcoin.
Pihak Bank Indonesia mengaku bahwa peraturan tersebut berguna untuk meningkatkan tata kelola mata uang kripto oleh Pemerintah agar tidak menimbulkan dampak sistemik bagi perekonomian.
Perlu diketahui, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo sebelumnya mengatakan Bitcoin bukanlah alat pembayaran sah di Indonesia, dan memperingatkan potensi mata uang kripto yang dapat digunakan untuk money laundry maupun pendanaan teroris.
"Sejauh ini, perdagangan (Exchange) mata uang kripto belum memiliki regulasi di Indonesia dan masih dalam kajian Bank Sentral", ucap Rosalia Suci, salah satu petinggi Bank Indonesia.
Pada saat berita ini diturunkan, Kurs Bitcoin melambung tinggi dengan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa baru di harga 246 juta IDR berdasarkan data dari Bitcoin.co.id selaku Exchanger kripto terbesar di Indonesia.
