Kabar terbaru mengenai dunia kripto menyebutkan bahwa pemerintah India saat ini sudah mencoba mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai mata uang kripto. RUU ini akan diajukan ke Mahkamah Agung dan akan dijelaskan secara lebih rinci dalam sidang parlemen. Sebelumnya, India terkesan was-was terhadap perkembangan kripto dan cenderung lamban menyusun regulasinya.
RUU kripto yang akan diajukan pemerintah merupakan hasil laporan yang sebelumnya diajukan oleh Interministerial Committee (IMC). Financial Express mengungkapkan bahwa dalam laporan tersebut, IMC telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai larangan penuh pada instansi kripto swasta.
Sementara itu, berdasarkan berita dari media kripto Kanoon, pemerintah India saat ini meminta pengadilan agar melakukan penundaan mengenai sidang pengaturan kripto sampai bulan Januari 2020 mendatang. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa menjelaskan terlebih dahulu RUU kripto di hadapan parlemen pada bulan November dan Desember tahun ini.
Ditentang Anggota Komunitas Kripto India
Pemilik bursa kripto Wazirx, yaitu Nischal Shetty, mengatakan bahwa komunitas kripto akan terus berjuang tanpa kenal lelah untuk meyakinkan pemerintah India bahwa RUU kripto yang akan diajukan merupakan produk "cacat".
"Saya percaya bahwa RUU yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembagian kripto dengan baik dan benar, tidak akan sampai dipresentasikan kepada Parlemen," ungkap Shetty.
Sementara itu, Sathvik Vishwanath dari Unocoin mengatakan bahwa pemerintah India tidak pernah memberikan undangan resmi padanya sebagai perwakilan dari pemangku kepentingan sektor industri terkait, untuk membahas masalah RUU kripto yang akan dihadirkan di parlemen.
Semenjak laporan mengenai UU kripto dipublikasikan, para anggota komunitas kripto India memang terus gencar menyuarakan kontradiksi mereka. Hal itu karena ada banyak sekali sinyal yang menandakan bahwa IMC tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kripto dan teknologinya.
